BEM FH Berkolaborasi dengan FH dan Prodi Doktor Hukum Pascasarjana Unwar Sukses Gelar Seminar Internasional “Red Colony Law Fair VII”
Denpasar-kabarbalihits
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Warmadewa (Unwar) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dan Program Studi Doktor Hukum Fakultas Pascasarjana Unwar sukses menggelar Seminar Internasional Red Colony Law Fair VII pada Selasa (12/11). Acara yang berlangsung secara hybrid ini diadakan di Auditorium Widya Sabha Uttama, Universitas Warmadewa, dengan mengusung tema “Optimizing Justice Through the Protection of Human Rights in an Inclusive Democratic System” atau “Mengoptimalkan Keadilan melalui Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Demokrasi Inklusif.”
Seminar internasional ini menjadi salah satu rangkaian acara untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-40 Badan Kekeluargaan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Acara ini dibuka oleh Rektor yang diwakili Direktur Kerjasama, Humas dan Kemahasiswaan Unwar, Dr. Agus Darma Yoga Pratama, S.S., M.Hum dengan simbolis menancapkan kayon. Sementara moderator didaulat kepada Nyoman Gede Antaguna, S.E., S.H., M.H., , dengan Keynote Speaker Pramella Yunidar Pasaribu, S.H., M.Hum, yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali. Seminar juga menghadirkan pembicara internasional, antara lain Dr. I Made Pria Dharsana, S.H., M.Hum, dari Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Assoc. Prof. Dr. Hartini Saripan, Dekan Fakultas Hukum UITM Malaysia, Isatou Jallow, LL.M., Ph.D., peneliti dari Washington University, dan Dr. Leonito Ribeiro, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Da Paz Timor Leste.
Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Unwar, Dr. I Made Aditya Mantara Putra, S.H., M.H., menyampaikan bahwa usia ke-40 tahun Fakultas Hukum Unwar merupakan pencapaian penting yang menunjukkan produktivitas dan peran signifikan fakultas dalam mengembangkan pendidikan hukum di Indonesia. “Seminar ini menjadi simbol sinergi dan kerja keras seluruh elemen fakultas, mulai dari staf pengajar, mahasiswa, hingga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang berperan aktif dalam menyelenggarakan acara ini,” ujarnya.
Tema seminar kali ini sangat relevan di era modern, yakni pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam sistem demokrasi yang inklusif. “Hak asasi manusia adalah fondasi utama dari keadilan, yang menuntut bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi,” jelas Dr. Made Aditya. Demokrasi inklusif, lanjutnya, memastikan bahwa setiap suara, termasuk kelompok rentan dan minoritas, dihargai dan didengarkan.
Saat hadir mewakili Rektor, Dr. Agus Darma Yoga Pratama, S.S., M.Hum memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan seminar internasional ini. Ia menyatakan bahwa acara ini berdampak positif tidak hanya bagi para peserta dan dosen, tetapi juga mahasiswa dan masyarakat luas. “Kami bangga karena berbagai ahli hadir dan berbagi pengetahuan serta pengalaman mereka. Ini kesempatan berharga bagi kita semua untuk mengeksplorasi lebih dalam peran hak asasi manusia dalam demokrasi di tingkat nasional dan internasional,” ujarnya.
Seminar internasional “Red Colony Law Fair VII” ini diharapkan menjadi wadah diskusi dan kolaborasi antar akademisi, pemerintah, serta masyarakat sipil untuk mengoptimalkan keadilan dan hak asasi manusia dalam demokrasi yang lebih inklusif.(kbh2)
