Plt. Bupati Badung Hadiri Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024 dari KemenPAN-RB
Badung-kabarbalihits
Plt. Bupati Badung I Ketut Suiasa hadir langsung di acara Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024 yang bertajuk “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif dan Inklusif” yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (8/10). Melalui acara ini Kementerian PANRB mendorong sinergi antar instansi dan pembaharuan layanan publik agar lebih transformatif, inovatif, dan inklusif. Disamping itu acara ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan publik yang meliputi berbagai aspek penting seperti Pelayanan Publik Inovatif, Pelayanan Ramah Kelompok Rentan, serta Program Pendampingan Terkait Mal Pelayanan Publik (MPP), MPP Digital (MPPD), dan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP).
Hadirnya Plt. Bupati Badung Ketut Suiasa didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan merupakan dukungan terhadap agenda nasional sebagai salah satu langkah strategis untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di Kabupaten Badung serta berkomitmen untuk terus mendukung dan mengimplementasikan reformasi birokrasi dengan menghadirkan pelayanan publik yang semakin inovatif, inklusif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat.
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas berharap Gebyar Pelayanan Prima dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi antarinstansi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan public. “Bagaimana mewujudkan reformasi birokrasi berdampak sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” kata Anas dalam keterangannya di Jakarta.
Sementara Plt. Bupati Badung I Ketut Suiasa mengatakan, Kementerian PAN-RB sebagai instansi pembina pelayanan publik terus mendorong instansi pemerintah melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik melalui berbagai upaya. “Saya berharap instansi pemerintah agar dapat melakukan pembaruan dan menerapkan kebijakan pelayanan publik demi terwujudnya pelayanan prima. perbaikan atau peningkatan yang menyasar seluruh instansi pemerintah sebagai unit penyelenggara pelayanan publik,” ujarnya.
Acara ini dirangkai dengan kegiatan Pemberian Penghargaan kepada berbagai institusi dan individu yang berprestasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Soft Launching Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD), penetapan Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD), dan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP).(r)
