Rapat Paripurna DPRD Badung, Putu Parwata Memandang Terjadi Perubahan Fantastis Pada PAD Badung
Badung-kabarbalihits
Ketua DPRD Badung Putu Parwata memandang terjadi perubahan yang fantastis pada perubahan pendapatan asli daerah (PAD) Badung dan adanya alokasi anggaran yang perlu dikoreksi.
Hal tersebut diungkapkan usai Rapat Paripurna dengan agenda Penjelasan Bupati Badung terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Badung TA 2023, dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Badung TA 2023.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi kedua wakilnya, Wayan Suyasa dan Made Sunarta dan Sekwan Gusti Agung Made Wardika beserta anggota DPRD Badung lainnya.
Juga dihadiri Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa mewakili Bupati Badung Nyoman Giri Prasta bersama perwakilan Forkopimda dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Rabu (9/8/2023).
Ketua DPRD Badung Putu Parwata memandang terjadi perubahan yang fantastis pada perubahan pendapatan asli daerah (PAD) Badung yang dibacakan dalam rapat paripurna oleh Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa. Dimana perubahan nilai PAD dari Rp 5,1 Triliun menjadi Rp 6,5 Triliun, dan total pendapatan daerah menjadi Rp 7,4 Triliun.
Putu Parwata memberikan apresiasi terhadap langkah yang berani berdasarkan asumsi-asumsi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Badung.
“semoga ini bisa akan menjadi hal yang positif untuk pembangunan di Badung, dengan adanya peningkatan pendapatan ini,” harap Parwata.
Dalam catatan Parwata adanya beberapa hal yang perlu dikoreksi, salah satunya mengenai alokasi anggaran bencana yang masih kecil, sekitar ratusan juta rupiah. Nantinya pihaknya meminta kepada Pemerintah untuk alokasi anggaran bencana untuk dinaikkan.
“dana-dana itu akan kita dorong bersama, sehingga dana bencana itu bisa bertambah. Karena tidak masuk akal sekali Rp 150 juta anggaran bencana, jadi kita akan tambahkan mungkin bisa Rp 25 Miliar. Karena ini sangat urgent sekali menyangkut hajat hidup masyarakat yang ada di Badung,” jelasnya.
Bagi Parwata nilai Rp 25 Miliar sangat ideal untuk anggaran bencana. Ia juga beralasan presentase terlihat sangat kecil, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Badung sekitar 512 ribu jiwa apabila dialokasikan anggaran Rp 150 juta.
“sangat kecil sekali presentasenya dari jumlah penduduk itu, kita harap bisa lakukan rasionalisasi dan kewajaran dalam penganggaran,” ujarnya.
Kemudian terjadi peningkatan yang fantastis dalam program pengelolaan museum yakni dengan alokasi anggaran dari Rp 1,4 Miliar menjadi Rp 84 Miliar. Dimana besaran nilai tersebut akan didiskusikan kembali bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung.
“di Dinas Perpustakaan belum punya museum tetapi anggarannya 1,4 Miliar naik menjadi 8,4 Miliar. Kami akan diskusikan dengan tim anggaran,” imbuhnya. (kbh1)
