Surat Undangan Rakor Berdasarkan Arahan Megawati Soekarnoputri, Gubernur Koster : Jangan Ditanggapi Lain
Denpasar-kabarbalihits
Gubernur Bali Wayan Koster menanggapi viralnya di media sosial, terkait Surat undangan Rapat Koordinasi Pariwisata yang ditujukan kepada Walikota dan Bupati se-Provinsi Bali berdasarkan arahan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (31/5/2023).
Dijelaskan, rapat koordinasi (rakor) ini dilakukan untuk melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan berupa SE No. 04 Tahun 2023 tentang Tatanan Baru Bagi Wisatawan Mancanegara selama berada di Bali, dimana kewenangannya lebih banyak diterapkan di Kabupaten/Kota di Bali.
Gubernur Koster membenarkan surat undangan rakor lengkap dengan cap tanda tangan Gubernur Bali yang beredar di media sosial, berdasarkan arahan dari Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri. Dimana arahan itu disebut sebagai bentuk kepedulian dan kecintaannya terhadap Bali, yang prihatin melihat perkembangan pariwisata di Bali atas prilaku buruk turis asing.
“belakangan ini semakin marak ada penodaan terhadap kesucian alam Bali dan juga tidak menghormati budaya Bali, jadi saya diperintahkan untuk masalah rapat koordinasi ini. Sebenarnya saya sedang berproses untuk menyiapkan surat edaran baru akan rapat koordinasi, maka dengan adanya perintah Ibu Megawati sebagai Presiden Kelima rapat koordinasi ini memang harus dilaksanakan,” jelas Gubernur Bali Wayan Koster usai acara Rakor bersama Walikota/Bupati se-Bali, di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (31/5/2023).
Disebut arahan dari Megawati luar biasa. Baginya jarang seorang tokoh nasional yang sekaligus sebagai Ketua Umum DPP PDI P ini memiliki kepedulian langsung disampaikan kepada kepala daerah untuk membangun daerahnya agar berjalan dengan lebih baik.
“saya sangat berterima kasih kepada Ibu Megawati Soekarnoputri yang begitu cinta dan peduli dengan Bali. Jadi jangan ditanggapi lain, ini luar biasa. Saya saja sebagai Gubernur nggak mikirnya sejauh itu,” ujarnya.
Rakor bersama seluruh Walikota/ Bupati se-Bali yang menghasilkan SE ini nantinya akan dilaporkan kembali ke Megawati Soekarnoputri, agar diketahui Pariwisata di Bali dalam proses penataan melalui jajaran yang ada di Provinsi Bali.
“ini hadir semua, Bupati dan wakil itu satu paket. Kalau dibawah itu (jabatan) baru tidak bisa (diwakilkan) lengkap,” imbuhnya. (kbh1)
