Lewat Spanduk, Krama Pertanyakan Pelaksanaan Parum, Bendesa Adat Mengwi Jelaskan Ini
Badung – Kabarbalihits
Sejumlah spanduk terpasang di sejumlah titik di wilayah Desa Adat Mengwi beberapa waktu lalu. Lewat spanduk, krama mempertanyakan kenapa Desa Adat Mengwi tidak menggelar paruman desa dalam beberapa tahun padahal paruman desa wajib dilakukan setiap tahun sesuai dengan awig-awig desa adat.
Spanduk-spanduk tersebut berbunyi “Menurut awig-awig, paruman krama desa adat dilaksanakan 1 tahun sekali. Kapankah akan dilaksanakan? Masyarakat sangat menunggu”. Sedikitnya spanduk tersebut terpasang di tiga titik di wilayah Desa Adat Mengwi.
Jika tidak dilaksanakan berturut-turut lebih dari tiga tahun, menurut salah satu krama Desa Adat Mengwi, dipastikan melanggar awig-awig yang ada. Menurutnya, ketika pandemi covid sejak 2020 dan 2021, penundaan paruman masih bisa dimaklumi. “Ketika covid sudah berlalu, apa alasan tidak menggelar paruman ini,” ujarnya bernada tanya.
Menurut krama di atas, paruman sangat urgen dilaksanakan. Selain pertanggungjawaban keuangan, di paruman juga dibahas mengenai program kerja desa adat yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan, termasuk kendala-kendala yang solusi yang harus dilakukan jika program kerja sampai tak jalan.
Satu lagi yang penting, tegasnya, paruman menjadi lembaga tertinggi untuk membahas jika ada perubahan awig-awig. Parumanlah yang menyetujui atau menolak adanya perubahan awig-awig. Dia pun menegaskan, paruman harus dihadiri segenap krama desa adat bukan perwakilan.
Diminta konfirmasi Sabtu (7/1) terhadap hal ini, Bendesa Adat Mengwi Anak Agung Gelgel didampingi pemucuk Kertha Desa Gusti Ngurah Oka Suputra dan unsur Sabha Desa Putu Gede Sunarta menampik pihaknya tak pernah menggelar paruman desa. “Sebagai pengayah, kami tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang sudah disepakati,” tegasnya.
Walau begitu, Jro Bendesa mengakui pelaksanaan paruman sempat terbentur kendala yakni adanya covid-19. Pada tahun 2020 dan 2021, covid menyerang dan muncullah pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) termasuk dalam hal menggelar rapat-rapat besar.
Walau begitu, menurutnya, paruman tetap digelar cuma pesertanya perwakilan dari setiap banjar adat, unsur sabha desa, kertha desa, prajuru dan unsur-unsur lainnya seperti pemangku di desa adat. “Kami tetap menggelar paruman walaupun hanya perwakilan,” tegasnya.
Walau pesertanya perwakilan pun, paruman tetap diawasi oleh petugas seperti dari kepolisian. Petugas memastikan agar paruman tetap mempertimbangkan jarak agar tak terlalu dekat, jumlah peserta dan sebagainya. “Prinsipnya, paruman tetap berjalan setiap tahun walau peserta merupakan perwakilan,” katanya.
Bendesa pun memastikan memiliki bukti-bukti maupun dokumentasi terhadap penyelenggaranaan paruman desa tersebut. “Kami memliki bukti-bukti maupun dokumentasi penyelenggaranaan paruman tersebut,” tegasnya.
Dalam paruman tersebut, Jro Bendesa memaparkan hal-hal urgen yang dibahas. Pertama soal keuangan, program kerja yang sudah berjalan dan yang akan dilaksanakan, termasuk perubahan awig-awig. Pada Desember 2022 ini, baru tutup buku. Karena itu, paruman akan digelar pada minggu-minggu awal di bulan Januari 2023.
“Tepatnya paruman akan kami gelar pada 15 Januari 2023 yang akan datang,” ungkapnya.
Selain paruman tiap tahun, setiap triwulan (3 bulan sekali, red) pihaknya juga melaporkan kinerja atau laporan pertanggungjawaban ke tiap-tiap banjar. Di dalamnya termasuk pertanggungjawaban keuangan dan program kerja.
Karena itu, semua krama dipastikan sudah mengetahui persoalan keuangan, program dan sebagainya. Melalui kelian banjar adat, dipastikan turun ke krama. “Pertanggungjawaban setiap triwulan ini dikirim secara tertulis kepada kelian banjar adat,” katanya.
Dia pun memastikan perubahan awig sah dilakukan pada paruman yang dihadiri oleh perwakilan banjar adat yang ada. Namanya perwakilan jelas sudah mewakili semua krama. Semua aspirasi dan masukan dibawa oleh petugas yang mewakili. (r).
