Musda IV FSP Bali, Wayan Suyasa Ajak Seluruh Elemen Bangun Kepedulian Terhadap Pekerja
Badung -Kabarbalihits
Wakil Ketua I DPRD Badung Wayan Suyasa, S.H. menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) IV Federasi Serikat Pekerja (FSP) Bali, Jumat (9/12). Acara yang berlangsung di ruang rapat lantai 3 kantor DPRD Badung tersebut juga dihadiri Bupati Badung yang diwakili Sekda Wayan Adi Arnawa, Wakil Ketua II DPRD Badung, Made Sunarta, Sekertaris Kadis Perinaker Badung AA Yuyun Hanura Eny, Kadis Perinaker Karangasem, unsur Apindo, dan undangan lainnya.
Wayan Suyasa yang juga menjabat Ketua DPC FSP Bali Kabupaten Badung tersebut mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Badung khususnya kepada Sekretariat Dewan yang telah memberikan fasilitas untuk menggelar musda. “Terima kasih, karena buruh pun memperoleh fasilitas di rumah rakyat,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Terkait dengan musda, tegasnya, akan digelar sesuai dengan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART). Ini tujuannya untuk saling menghargai di internal maupun eksternal sesama asosiasi buruh atau pekerja.
Wayan Suyasa menegaskan dirinya merasa tidak pas menggunakan kata buruh di kalangan pekerja. Karena pekerja merupakan karyawan profesional di bidang masing-masing. Karyawan pun harus didukung oleh skill atau keterampilan. “Karena itu, kami sangat tidak pas menggunakan istilah buruh,” tegasnya .
Terkait dengan kegiatan maupun upaya yang dilakukan kalangan pekerja, Ketua DPD Partai Golkar Badung yang akrab disapa WS ini menegaskan, pihaknya selalu mengedepankan intelektualitas. Walau begitu, pihaknya selalu bersatu untuk memperjuangkan hak dan martabat para pekerja. Di hadapan Ketua Apindo Bali dan tamu undangan lainnya, Wayan Suyasa juga menyinggung soal upah minimum kabupaten (UMK) yang seharusnya hanya berlaku kepada karyawan yang memiliki masa kerja 0 sampai satu tahun. Jadi untuk pekerja yang sudah senior atau masa kerjanya di atas satu tahun, pengusaha jangan lagi bicara UMK. “Pekerja yang senior jangan tetap diberikan UMK,” tegasnya.
Wayan Suyasa memastikan akan bersatu untuk memperjuangkan hak-hak pekerja karena FSP tidak mau pekerja selalu menjadi korban. Karena itu pihaknya di FSP Bali Kabupaten Badung memastikan akan memberikan bantuan hukum bagi pekerja yang tertindas. Termasuk telah menyiapkan 30 pengacara atau penasihat hukum. “Kami tidak mau pekerja tertindas, minimal ada win win solution,” tegasnya lagi.
Dia menegaskan, hingga saat ini Bali zero demo dari kalangan buruh. Ini harus mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Artinya kalangan pekerja tak mau demo yang membawa dampak kurang baik bagi sektor pariwisata. “Jaga dan hargai apa yang sudah kami lakukan. Namun jika tetap diinjak-injak, kami tentu akan membuat gerakan. Kami akan lawan hotel-hotel atau pengusaha-pengusaha lainnya yang menindas karyawan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPD FSP Bali Putu Semara Kandi mengungkapkan rasa syukur karena musda mampu dilaksanakan sesuai AD/ART. “Pada 10 Desember, FSP Bali sudah berumur 17 tahun,” katanya.
Asosiasi ini, tegasnya lagi, menjalankan kegiatan organisasi berdasarkan filosofi Bali yakni Tri Hita Karana. Organisasi ini tetap mengedepankan kearifan lokal Bali dalam memperjuangkan hak-hak pekerja baik di pemerintah maupun perusahaan.
Pihaknya berharap seluruh SP ( Serikat Oekerja) bisa bersatu untuk memperjuangkan hak-hak pekerja. Ke depan, dia menyatakan akan lebih banyak bergantung kepada pemerintah. “Dengan UU No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja, banyak proteksi pekerja dilemahkan,” katanya.
Semara Kandi menunjuk, syarat-syarat PHK yang dulu begitu ketat, kini diperlunak. Status karyawan banyak menggunakan kontrak sehingga kapan saja bisa diputus. “Kami lebih banyak merasakan mudaratnya daripada manfaatnya,” katanya. Sementara Sekda Badung Adi Arnawa menyampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Badung sangat apresiasi dan mendukung terselenggaranya Musda IV Federasi Serikat Pekerja Bali yang terlaksana di Kabupaten Badung. Menurutnya, serikat pekerja memiliki posisi yang sangat strategis khususnya dalam kepariwisataan di Bali. Terlebih Badung merupakan kabupaten yang paling mempunyai dampak langsung terhadap keberlangsungan pariwisata. “Bicara mengenai pariwisata tidak dapat dilepaskan dari kontribusi serikat pekerja. Oleh karena itu Pemkab Badung sangat mendorong Musda IV FSP Bali dan mudah-mudahan melalui kegiatan ini akan menghasilkan satu program kegiatan serta terobosan terutama dalam rangka untuk bagaimana menjaga pariwisata yang berkelanjutan di Badung dan Bali serta bagaimana memperjuangkan para pekerja terutamanya kesejahteraan pekerja dan keluarganya,”harapnya.kbh6
