Terima BSKAP Kemendikbudristek, Ketua DPRD Putu Parwata Sampaikan Badung Komit Tingkatkan Kualitas Mutu Pendidikan
Badung- Kabarbalihits
Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I, Wayan Suyasa menerima audensi Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek di ruang, Rabu (21/9).
“Mengadakan penelitian mengenai kebijakan – kebijakan sistem pendidikan yang dilakukan pusat di daerah dan bagaimana sinergitasnya,” ungkapnya.
Putu Parwata dihadapan 6 (enam) orang anggota BSKAP Kemendikbudristek juga mengatakan kabupaten Badung senantiasa melakukan sinergi dengan kebijakan -kebijakan yang dibuat pemerintah pusat.
“Jadi apa yang dibuat pemerintah pusat tentu menjadi acuan buat kami di daerah untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional. Seperti Kurikulum Merdeka yang berbasis data , lembaga penjamin mutu serta sistem lainnya,” beber politisi PDI Perjuangan asal Dalung ini, sembari mengatakan hal ini dilakukan demi meningkatkan kualitas mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Badung. Secara khusus Sekretaris PDI Perjuangan ini menitipkan harapannya kepada BSKAP Kemendikbudristek agar setiap kepala dinas atau OPD (oragnisasi perangkat daerah) khususnya di pendidikan agar berbasis pendidikan. Menurut Parwata hal ini (OPD Pendidikan,red) tidak bisa disamakan dengan lembaga atau OPD yang lain.
“Artinya memiliki kompetensi pendidikan. Lembaga pendidikan ini harus memiliki skill khusus minimal linear pendidikannya,” terangnya, seraya memberikan contoh jika dahulu ada SPG, IKIP atau S.Pd minimal memiliki basic pendidikan sesuai kompetensi formalnya.
Sementara Kaisar Julizar, analis kebijakan Pusat Standar dan kebijakan pendidikan, BSKAP, Kemendikbudristek menyampaikan audensi ke Ketua DPRD Badung untuk melakukan kajian tentang “Kolaborasi kebijakan pendidikan pusat dan daerah” dengan tujuan memahami perspektif dan sikap kebijakan daerah mengenai isu dan kebijakan pendidikan dan proses perumusan serta pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah. Lebih jelasnya, ingin mengetahui pengelolaan pendidikan, persoalan, dan prioritas pendidikan sekolah di Kabupaten Badung.
“Selain itu proses penyusunan pendidikan di daerah, stakeholder. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah memaknai kebijakan pusat. Karena ada yang merespon positif dan juga ada yang negatif. Untuk itulah kami turun ke daerah melakukan diskusi,” jelasnya.
Kaisar juga mengapresiasi Ketua DPRD Badung Putu Parwata karena diskusi berlangsung menarik yang mengarah pada isu daerah, penyusunan program daerah, akses dan respon daerah.(kbh6)
