Rakorda Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah PROVINSI BALI, Sinkronisasi Program dengan Kabupaten/ Kota Se-Bali
Denpasar – kabarbalihits
Sebagai upaya sinkronisasi program prioritas provinsi dengan kabupaten/ kota, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Denpasar, 13 hingga 15 September 2022. Kegiatan ini diikuti Kepala Dinas dan Pejabat Administrator Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota Se-Bali, Instansi terkait dan Perangkat Daerah Provinsi Bali, serta Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
Rakorda Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mengambil tema “Sinkronisasi Program Prioritas Provinsi Bali dengan Kabupaten/Kota untuk Membangun Ekosistem UMKM dan Koperasi yang Tangguh Sebagai Pelaksanaan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali dalam Bali Era Baru”. Kegiatan ini dibuka Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ni Luh Made Wiratni,S.E., M.Si. mewakili Sekda Provinsi Bali.
Luh Made Wiratni mengatakan rakorda ini sangat penting untuk mensinkronisasikan data dan program antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/ kota dalam bidang koperasi dan UMKM, baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN. Luh Made Wiratni menambahkan, UMKM saat ini sangat mempengaruhi perekenomian Bali.
“ Yang masih tetap itu hanya UMKM, yang masih tumbuh itu hanya UMKM, baik dalam menanggulangi perekonomian keluarganya, menanggulangi pengangguran, dan juga menumbuhkan perekonomian Bali. Yang bertahan hanya UMKM pada saat ini. Maka sangat diperlukan pembinaan, bantuan, motivasi dan sosialisasi bagi UMKM di Bali,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi, I Ketut Meniarta, SSTP., M.Si. berharap rakorda ini dapat membangun ekosistem koperasi dan UMKM yang selaras antara provinsi dan kabupaten/ kota. Hal ini mendukung langkah pemerintah Provinsi Bali yang sedang melakukan transformasi perekonomian ke arah sektor riil.
“Dulu pariwisata yang menjadi andalan, setelah pandemi covid 19 kita diberi pelajaran, sehingga Pak Gubernur Bali langsung melakukan gerak cepat melakukan tranformasi. Diharapkan fundamental perekonomian Bali menjadi kuat, salah satunya dari Ekonomi Kerthi Bali, sektor keempat adalah IKM, UMKM, dan Koperasi”, jelas Meniarta.
Lebih lanjut Ketut Meniarta mengatakan saat ini terdapat 412.000 UMKM dan 5.328 koperasi di Provinsi Bali. Terkait pendataan, Provinsi Bali telah mulai melakukan pendataan mulai tahun 2020 melalui aplikasi data online UMKM dan koperasi. Sedangkan pemerintah pusat mulai tahun 2022 juga melakukan program pendataan lengkap koperasi dan UMKM.
“Programnya saat ini sdang berjalan, itu programnya secara nasional dan akan berakhir pada 31 Oktober 2022. Pada kesempatan ini kami menghimbau kepada pengelola koperasi dan UMKM yang belum terdata, yang belum didatangi enumerator kami, bisa melaporkan di desa, kecamatan, atau dinas. Saat ini kami sedang mendata secara detail, sehingga diharapkan terwujud Indonesia satu data, termasuk salah satunya data koperasi dan UMKM, sebagai landasan kebijakan membangun koperasi dan UMKM”, terang Meniarta.
Rakorda kali ini menghadirkan sejumlah narasumber, salah satunya Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali, Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa. Dalam paparannya, Prof. Damriyasa menjelaskan implementasi peta jalan Ekonomi Kerthi Bali dalam meningkatkan produktivitas koperasi, UMKM, dan kewirausahaan secara berkelanjutan. Menurut Prof. Damriyasa, UMKM dan koperasi memiliki peran penting dalam penyeimbangan struktur dan fundamental perekonomian Bali.
“Dalam Ekonomi Kerthi Bali, salah satu sektor sebagai pilar perekonomian Bali adalah sektor IKM, UMKM, dan koperasi. Rapat koordinasi daerah hari ini, adalah salah satu tindak lanjut dari pelaksanaan peta jalan Ekonomi Kerthi Bali Hijau Tangguh Sejahtera, yang sudah dituangkan dalam dokumen peta jalan tahun 2022 – 2045. Saya kira rapat koordinasi daerah sangat penting untuk mensinkronkan program dan strategi yang telah ada dalam peta jalan Ekonomi Kerthi Bali, untuk dilaksanakan di Kabupaten/ Kota”, kata Prof. Damriyasa.
Tokoh Koperasi yang juga Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta turut hadir sebagai narasumber, menyampaikan materi tentang Strategi Sinergi dan Kolaborasi antara Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Koperasi Sektor Riil dan Meningkatkan Produktivitas UMKM. Dalam paparannya, Nyoman Suwirta banyak berbagi pengalaman mengelola koperasi selama 27 tahun, serta berbagai kebijakannya saat ini sebagai Bupati Klungkung yang mendukung perkembangan koperasi dan UMKM.
Menurut Nyoman Suwirta, Koperasi adalah wadah ekonomi yang telah terkonsep dengan baik, yang di dalamnya terdapat kebersamaan sesuai dengan ekonomi gotong royong. Namun dalam pelaksanaannya tidak semudah apa yang dibuat oleh para pendiri koperasi. Karena itu, koperasi harus dibangun dengan keinginan untuk berbagi.
“Apabila kekuatan dan keinginan kita untuk berbagi tinggi, maka koperasi ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Apapun bisa dilakukan, karena sudah berbadan hukum dan konsepnya sudah jelas. Tapi kalau hati kita tidak siap untuk berbagi, saya kira koperasi akan menjadi suatu ancaman bagi kehidupan kita,” ungkap Nyoman Suwirta.
Nyoman Suwirta juga berharap koperasi dan UMKM ke depan mampu mengambil peluang yang ada, sekaligus menciptakan produk yang bisa bersaing di pasaran. “Sekarang ini kita harus mampu menciptakan produk-produk yang disukai oleh masyarakat. Siapapun yang memasarkan, kalau produknya sudah bagus akan tetap dicintai oleh masyarakat”, jelasnya.
Sementara itu tokoh pengusaha Bali, I Gusti Ngurah Anom yang dikenal juga dengan Ajik Krisna turut berbagi pengalamannya dalam membangun usaha dari nol hingga menjadi sebesar Krisna Holding Company yang kini menaungi berbagai usaha. Menurutnya, membangun usaha tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun membutuhkan proses panjang, dibarengi kesabaran, ketulusan, dan kerja keras. “Kalau melihat perjalan Ajik tidak mudah. Kalau bicara tentang Krisna sekarang berumur 15 tahun, tapi sebelum ada Krisna itu lebih susah, lebih berat lagi,” cerita Ajik Krisna.
Lebih lanjut Ajik Krisna mengatakan perhatian pemerintah saat ini kepada koperasi dan UMKM sudah sangat bagus. Namun koperasi dan UMKM juga harus bisa mandiri, tanpa selalu menunggu dari pemerintah.
“Peran pemerintah sangat baik, sangat penting juga berada di bawah naungan pemerintah. Tetapi kita sebagai UMKM juga harus semangat, harus bisa mandiri. Bagaimana caranya kita berbuat sesuatu atau membuat usaha, kita harus bisa. Jangan selalu menunggu dari pemerintah. Meskipun pemerintah kita sudah sangat peduli kepada UMKM, tapi kita harus tunjukkan bahwa kita bisa,” harap Ajik Krisna.
Dalam Rakorda kali ini juga dihadirkan narasumber lainnya, yaitu Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Co-Founder Djoin, Ade Willy Sanjaya, BPS Provinsi Bali, serta Kelompok Ahli Informasi dan Komunikasi, I Dewa Made Krishna Muku, ST.,MT. (kbh7)
