Realisasi APBD Buleleng Tahun 2022 Capai 29,7 Persen
Buleleng-kabarbalihits
Hingga pertengahan tahun 2022, Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng mencapai 29,7 persen.
Hal itu disampaikan Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni dalam rapat evaluasi Kemendagri tentang realisasi belanja dan pendapatan daerah tahun anggaran 2022 secara virtual, Senin (20/6). Dipaparkan hingga 18 Juni 2022, Kabupaten Buleleng berada di peringkat ke-13 tingkat kabupaten/kota dengan realisasi mencapai 29.7 persen. Persentase itupun hampir mencapai target realisasi nasional yaitu 30 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa usai mengikuti rapat mengatakan, meskipun dalam kategori hijau, pemerintah daerah diharapkan mempercepat realisasi kegiatan-kegiatannya agar pemulihan ekonomi bisa segera terwujud. “Makin cepat terealisasi, makin cepat pembayaran, maka akan makin cepat terjadinya sirkulasi ekonomi. Dan ini berkontribusi juga pada pemulihan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Sekda Suyasa menjelaskan prioritas kegiatan pada APBD 2022 sudah jelas. Meliputi kegiatan kepada masyarakat seperti belanja modal, pembangunan infrastruktur, proses pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan sosial. “Itu yang diharapkan bisa lebih cepat terealisasi,”imbuhnya.
Suyasa mengatakan ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam realisasi anggaran belanja dan pendapatan tahun ini, seperti kegiatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang juknisnya mengalami perubahan. Pengadaan melalui e-purchasing aau e-katalog yang belum tayang, dan lain sebagainya. “Atau ada kegiatan yang bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak (BHP) atau Tingkat Bagi Hasil (TBH) yang belum ditransfer ke daerah, ini akan menyesuaikan dari sisi arus kas daerah supaya begitu dilaksanakan dan sudah selesai anggaran sudah ada dan bisa dibayarkan. Kita berharap Buleleng terus berada di kategori hijau dan masuk dalam peringkat 10 nasional,”jelasnya.
Untuk itu pemerintah kabupaten terus mengevaluasi dan mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera merealisasi kegiatannya kembali. Di bulan Juli, pihaknya juga akan melakukan evaluasi satu semester di semua belanja dan pendapatan daerah.(r)
