September 25, 2022
Daerah Hukum

Diduga Mafia Tanah ‘Bermain’ di Serangan, Ipung Akan Lapor ke KPK Senin Depan

Denpasar-kabarbalihits

Advokat Siti Sapurah sekaligus pemilik tanah di Jalan Punggawa, Kampung Bugis, Serangan, Denpasar Selatan menduga ada mafia tanah ikut bermain pada perkara klaim sepihak oleh PT Bali Turtle Island Development (BTID) yang membangun jalan hotmix diatas lahannya seluas 7 Are.

Tidak berhenti menelusuri fakta sampai di wilayah Desa Adat, BPN dan Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Siti Sapurah yang ngehits dengan nama Daeng Ipung akan mencari kebenaran dengan melaporkan perkara ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dugaan tersebut dikatakan berdasarkan keterangan Camat Denpasar Selatan bahwa jalan tersebut adalah milik Pemerintah Kota Denpasar dengan SK Walikota Nomor 188.45/575/HK/2014.

“Saya berani menduga, tapi tidak menuduh siapa ya, ada mafia tanah bermain disini. Alasannya, saya menemukan SK dimana bapak camat denpasar selatan, pasca penutupan jalan yang saya lakukan per tanggal 9 maret 2022 bapak menyuruh prajuru desa memanggil saya untuk ketemu di kantor lurah Serangan dengan mengatakan itu tanah Pemkot,” ucap Siti Sapurah di kantornya (17/3/2022).

Aktifis perempuan dan anak ini juga mempertanyakan dasar Pemerintah Kota Denpasar mengeluarkan SK Walikota Tahun 2014, sedangkan dikeluarkannya SK seharusnya mengacu kepada berita acara tanggal 2 Mei 2016 yaitu penyerahan jalan yang disediakan PT BTID sebagai pihak pertama kepada Desa Adat Serangan. 

“Yaitu Jero Bendesa yang sekarang I Made Sedana sebagai pihak kedua yang menerima. Isinya, pihak pertama BTID menyediakan tanah yang disediakan untuk jalan umum yang melingkar,” katanya. 

Berdasarkan SK yang dikeluarkan Walikota pada tahun 2014, Ipung menilai bertentangan dengan berita acara yang dikeluarkan 2 Mei 2016. Ia meyakini ada mafia tanah yang mengatasnamakan diri sebagai pemilik sah tanah miliknya. 

“Dua tahun loh lebih dulu SK-nya keluar dibanding berita acara penyerahan jalan dari BTID. Kedua, jalan Tukad Punggawa didepan tanah saya itu nyelundup, Tukad Punggawa tidak ada angka 1-nya dan terpisah dari Tukad Punggawa 1 dipisahkan oleh jalan Tukad Guming dan dipisahkan dengan jalan Tukad Penataran. Saya yakin disini ada mafia tanah yang mengatasnamakan dirinya sebagai pemilik sah tanah saya,” ujarnya. 

Kemudian Ipung menggambar jalan melingkar dimaksud, yang dimulai dari pintu masuk Pulau Serangan melewati Pura Sakenan, menuju ke arah utara melalui lapangan, dilanjutkan ke utara hingga ada kuburan Hindu dan melingkar ke arah barat melewati belakang Pura Susunan Wadon ke arah barat dan bertemu di titik pintu masuk Serangan.

“Kalau jalan yang dimiliki Pemkot adalah dasarnya dari berita acara yang diberikan oleh PT BTID kepada Desa Adat pada tanggal 2 Mei 2016 harusnya melingkar yaitu jalan Tukad Punggawa 1 itu milik Pemkot, karena laut yang diurug, saya paham itu. Tapi kenapa bapak walikota mengatakan tanah ini sebagai tanahnya Pemkot dengan bahasa pemberian dari BTID, tapi kok diputus dengan jalan Tukan Guming dan dipotong lagi dengan jalan Tukad Penataran, tapi tanah saya bukan jalan Tukad Punggawa 1 tapi adalah Tukad Punggawa,” sambung Ipung. 

Dibalik keluarnya SK tersebut, dengan tegas Ipung meminta kepada Walikota yang menjabat saat itu, untuk mengejar oknum yang bermain atas perkara klaim sepihak tanah miliknya. 

“Kalau tidak saya kejar sendiri, saya akan surati KPK. Jika tidak ada tindakan apa-apa dari apa yang saya katakan sekarang anggap itu ucapan saya sebagai surat terbuka untuk bapak-bapak yang terhormat disitu di Pemkot Denpasar. Jika tidak, mohon maaf bukan maksud melawan bapak, akan saya bongkar itu jalan,” imbuhnya. 

Ipung akan mengajukan surat ke KPK pada Senin mendatang, 21 Maret 2022 terkait keluarnya SK Walikota Tahun 2014 tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Bendesa Adat Serangan bersama prajuru menyampaikan pernyataan klarifikasi pasca penutupan jalan Tukad Punggawa, Serangan, Denpasar Selatan pada 9 Maret 2022. Dimana berdasarkan data surat pipil yang dimiliki Desa Adat Serangan, jalan yang di hotmix seluas 7 are diatas lahan 112 Are adalah milik orang tua Siti Sapurah, yakni almarhum Daeng Abdul Kadir. 

Baca Juga :  Wabup Suiasa Terima Audiensi Peradah Badung dan Sabha Yowana Desa Adat Ayunan

Diketahui perkara ini bermula dari pihak PT Bali Turtle Island Development (BTID) menyatakan kepada Desa Adat Serangan, bahwa tanah seluas 7 are tersebut adalah milik PT BTID berdasarkan sertifikat SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor SK.480/Menlhk-Setjen/2015. 

Namun berdasarkan dikeluarkannya SK.9410/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bali, dijelaskan bahwa tanah areal eksekusi dan termasuk jalan tersebut tidak termasuk areal Kehutanan atau areal BTID. (kbh1) 

Related Posts