Rapat Kerja Komisi IV DPRD Badung Bersama 7 OPD “Yang Krusial Pada Disdikpora”
Badung-kabarbalihits
Komisi IV DPRD Badung menggelar rapat kerja dengan 7 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Kamis (21/10), bertempat di Gedung DPRD Puspem Badung. Rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, I Made Sumerta, SH yang didampingi Wakil Ketua I, I Nyoman Gede Wiradana,S.Sn, serta Sekretaris I, Ni Luh Putu Gede Rara Sukma Dewi, SE tersebut membahas mengenai RAPBD tahun 2022 mendatang.
Tujuh OPD yang ikut dalam rapat kerja tersebut yakni, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung.
Sementara hal yang krusial dalam rapat kerja tersebut yakni pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, yakni terkait dengan pembelajaran tatap muka (PTM) penuh yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yang hingga saat ini masih menerapkan 50% jumlah siswa dalam PTM tersebut.
“Untuk itu Saya mendorong agar PTM penuh di semua sekolah yang ada di Kabupaten Badung, namun tetap mengacu pada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Made Sumerta seusai rapat kerja tersebut.
Hal yang lain adalah ada rasa syukur terkait dengan sebesar Rp. 302 miliar anggaran pusat dikelola Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, yang diperuntukkan untuk pembangunan fisik, dan non fisik. Menurut Sumerta, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung saat ini masih tidak terlalu signifikan mendukung dari operasional sekolah di bawah naungan kabupaten Badung.
“Sehingga kebutuhan terhadap proses belajar mengajar baik infrastruktur yang tertunda diakibatkan tidak tercapainya pendapatan yang sesuai target, apalagi lagi terhantam covid 19, sehingga menyebabkan pembangunan fisik dari sekolah yang ada di Kabupaten Badung tambah parah. Belum lagi masalah wi-fi dan lain sebagainya, yang terkendala akibat anggaran daerah yang minim, yakni sekitar 405 milyar dari sebelumnya sekitar 1,2 triliun rupiah,” pungkasnya. (kbh2).
