Bersama TAPD, DPRD Badung Bahas KUPA Prioritas dan PPAS Perubahan 2021
Badung-kabarbalihits
Tepat pada Jumat (20/8), DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung, Dr. Drs. I Putu Parwata, MK, MM didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa membahas tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2021 dan Ranperda Perubahan APBD 2021. Hadir sejumlah anggota Dewan seperti Putu Alit Yandinata, Made Sumerta dan Gusti Lanang Umbara. Sementara dari eksekutif hadir Asisten II Ida Bagus Gede Arjana, Kepala Bapenda Badung, Made Sutama dan kepala Inspektorat Kabupaten Badung Luh Putu Suryaniti yang juga Plt. BKAD Kabupaten Badung.
Ketua DPRD Badung, Putu Parwata saat rapat tersebut memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah mengenai rancangan KUPA PPAS 2021. Pihaknya meminta agar defisit dari rancangan KUPA PPAS APBD 2021 jangan terlalu besar.
“Karena jika defisitnya terlalu besar, resikonya juga akan besar karena pendapatan tidak bisa kita diprediksi,” kata Parwata.
Kemudian, Parwata yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung tersebut juga menyatakan, mengenai anggaran yang masih sisa di 2021 sebesar Rp. 61 miliar agar digunakan untuk penanganan Covid-19. Jika digabungkan dengan anggaran di perubahan maka totalnya akan menjadi Rp. 311 miliar.
“Itu artinya pemerintah serius menangani Covid-19. Anggaran akan digunakan semaksimal mungkin sampai Desember ini. Sehingga anggaran bisa digunakan secara efektif untuk penanganan Covid-19,” pinta politisi enerjik asal Dalung ini.
Masukan lainnya, untuk menunjang dan mempercepat penanganan Covid-19, Parwata meminta agar Pemerintah Kabupaten Badung secepatnya memenuhi sarana dan prasarana di gedung baru RSD Mangusada.
“Pemerintah tidak boleh berdiam diri. Jadi rumah sakit ini harus beroperasi. AC, bed, peralatan medis semua harus disiapkan. Jadi semua kita rancang di 2021 supaya tuntas,” ujarnya.
Pihaknya juga meminta pemerintah dalam belanja barang dan jasa tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran. “Itu catatan dari kami agar dapat dilaksanakan secara seksama dan sama-sama dalam pemerintahan,” pungkasnya. (kbh2)
