PAD Turun, Dewan Badung Sarankan Bupati Reinvestasi Hingga Buka Obligasi
Badung – kabarbalihits
Menurunnya kunjungan wisatawan akibat pandemi Covid-19 berdampak terhadap turunnya pendapatan asli daerah (PAD) Badung. DPRD Badung pun meminta agar pemerintah daerah memikirkan pengelolaan keuangan daerah. Hal itu terungkap saat rapat paripurna dengan agenda rekomendasi Dewan atas LKPJ Bupati Badung tahun 2020, Selasa (27/4).
Pada rekomendasi yang dibacakan Wakil Ketua I DPRD Badung, I Wayan Suyasa itu meminta Pemerintah, melakukan pemetaan sumber-sumber pendapatan di luar PHR serta dapat melakukan reinvestasi untuk menjaga ketika pendapatan turun.
“Salah satu inovasi yang dapat dilakukan di masa pandemi yakni membuka obligasi, mengajak masyarakat ikut serta berpartisipasi membangun Badung dalam meningkatkan ekonomi,” katanya.
Diakui bersama, kata Suyasa adanya Covid-19 secara global sangat mempengaruhi pencapaian target PHR yang menjadi sumber pendapatan Badung. Kondisi ini lanjut politisI asal Desa Penarungan itu, akan membuat pendapatan Badung terancam akan turun lagi jika pandemi masih berlangsung.
“Untuk itu perlu adanya pendapatan lain untuk keberlanjutan pembangunan di Badung,” pintanya.
Dewan juga meminta pemerintah mengedepankan prinsip efisiensi dan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran. Dalam pengadaan barang dan jasa, pemerintah harus benar-benar berdasarkan peraturan yang berlaku.
“Pengawas internal pemerintah agar bekerja lebih ditingkatkan dalam melakukan pendampingan dan pengawasan sekaligus monitoring realisasi capaian pelaksanaan program,” ujar Ketua DPD II Golkar Badung itu.
Hal senada ditegaskan Ketua DPRD Badung I Putu Parwata yang menyatakan proses penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara transparan termasuk APBD yang dikelola harus disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Memang terjadi fluktuasi karena kondisi Pandemi Covid-19, sehingga harus kita maklumi. Dan semua pergeseran anggaran itu diprioritaskan pada penanganan Covid-19, termasuk hal-hal yang sifatnya mandatori mengalami pergeseran. Tapi yang paling penting adalah niatan baik kita bersama antara pemerintah dan dewan sudah memiliki prime yang sama dalam mengelola dana semaksimal mungkin yang bisa dikelola secara efektif,efisien dan tepat guna,”tegasnya.
Menanggapi usulan Dewan terkait obligasi, Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta yang ditemui usai rapat paripurna mengaku akan berhitung dengan cermat dan matang. Hasil rumusan di dalam yakni tim di Pemerintah Kabupaten Badung akan dikoordinasikan kembali dengan DPRD Badung. “Astungkara saran itu bagus sekali dan mudah-mudahan ada jalan keluar” katanya. (Kbh6)
