Serius Kawal Pesisir Bali, WALHI Tagih Salinan Ranperda RZWP3K ke Gubernur Bali
Denpasar – kabarbalihits
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Bali (WALHI Bali), melayangkan surat permohonan informasi publik ke Gubernur Bali pada hari Jumat,4 September 2020.
Adapun Informasi publik yang diminta WALHI Bali adalah dokumen Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Propinsi Bali 2020-2040 (Ranperda RZWP3K), yang mana Ranperda RZWP3K tersebut telah disampaikan sebelumnya dalam Rapat Paripurna DPRD Bali di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Bali pada Senin, 31 Agustus 2020. Surat permohonan informasi publik WALHI Bali diterima oleh Dwiyana selaku staf di Kantor Gubernur Bali.
Direktur WALHI Bali I Made Juli Untung Pratama, S.H., M.Kn menyampaikan bahwa pada rapat paripurna tersebut, DPRD Bali telah menerima Ranperda RZWP3K untuk ditetapkan sebagai perda dan sudah bisa dilanjutkan ke proses berikutnya, yakni proses evaluasi Ranperda RZWP3K sesuai dengan Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang. “Itu tahapan selanjutnya”, ujarnya.
Lebih lanjut, Untung Pratama menjelaskan ada 3 (tiga) item yang diminta dalam surat permohonan Informasi Publik yang diajukan WALHI Bali melalui surat Nomor 09/ED/WALHI-BALI/IX/2020 yakni Surat Gubernur Bali perihal permohonan evaluasi Ranperda RZWP3K Bali, Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Propinsi Bali Tahun 2020-2040, yang diajukan ke Menteri Dalam Negeri, serta Berita acara/naskah persetujuan DPRD Bali, yang memuat risalah persetujuan bersama antara Gubernur Bali dan DPRD Bali dalam sidang paripurna perihal pembahasan rancangan Ranperda RZWP3K Bali
Untung Pratama menegaskan bahwa WALHI Bali sebagai organisasi pembela lingkungan hidup patut mengetahui informasi tersebut karena untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik serta mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. “Kami Serius Kawal RZWP3K Karena ini menyangkut hajat hidup rang banyak”, tegasnya. (r)
