Rapid Test Pekerja Ber-KTP Badung Gratis, Dewan Harapkan Sejumlah Objek Wisata segera Dibuka
Badung – kabarbalihits
Kalangan DPRD Badung berharap pemerintah segera menghidupkan kembali sektor pariwisata yang masih terpuruk akibat dampak dari Pandemi virus Corona.
Pasalnya, sektor pariwisata merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Bali khususnya Badung yang telah menjadi sumber pendapatan utama daerah Kabupaten Badung.
Selain itu, para wakil rakyat Badung ini juga meminta agar biaya rapid test khususnya untuk para pekerja pariwisara sepenuhnya ditanggung oleh Pemkab Badung, sehingga tidak memberatkan para pekerja yang selama ini sudah sulit. Terlebih biaya rapid test lumayan mahal.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi dua Wakil Ketua DPRD I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta di Gedung Dewan, Selasa (30/6).“Sektor pariwisata harus segera dihidupkan kembali dengan tatanan normal baru. Obyek wisata yang lama tutup harus bersiap dibuka seperti pantai, restoran dan tempat hiburan,” ujarnya.
Menurut Politisi asal Desa Dalung ini, kalau sektor pariwisata ini tidak dibuka akan memperburuk perekonomian warga Badung. Pasalnya, hampir 85 persen perekonomian “gumi keris” bertumpu pada sektor pariwisata. “New normal ini tentu dengan standar protokol kesehatan yang ketat. Dan kami rasa ini harus dilakukan,” katanya.
Putu Parwata yang juga Sekretaris DPC PDIP Badung ini meyakini dengan tatanan hidup baru ini, semua sektor perekonomian masyarakat Bali khususnya Badung bisa bangkit dari keterpurukan. Apalagi, sektor pariwisata, ia sangat optimis akan menggeliat lantaran masyarakat dan wisatawan sangat jenuh tinggal dirumah selama masa Pandemi.
“Dengan semangat gotong royong saya yakin bisa. Gotong royong ini dengan Satgas penanggulangan Covid di Desa.Mereka dilibatkan dan ikut mengingatkan bila ada hotel, restoran atau tempat rekreasi yang tidak melaksanakan protokol kesehatan. Begitu juga pengunjung kalau tidak pakai masker bisa diingatkan,” jelasnya.
Dengan dibukanya sektor pariwisata pihaknya berharap sektor-sektor lain secara bertahap juga ikut bangkit.“Kalau ini (sektor pariwisata) sudah hidup, maka 85 persen ekonomi di Badung akan bergerak. Karena sektor riil dan industri sangat bergantung pada pariwisata,” papar Parwata.
Pihaknya juga mengimbau masyarakat, para pelaku usaha dan wisatawan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Setiap tempat usaha dan obyek wisata wajib melengkapi sarana standar protokol seperti, tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan alat thermal scannaer. Begitu juga pengunjung dan masyarakat, ia wajib memakai masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun dalam jumlah banyak.“Intinya, tidak usah paranoid kita tetap dengan protokol kesehatan. Dan tanggal 9 Juli (2020) pariwisata sudah mulai dibuka,” tegasnya.
Sementara mengenai kewajiban pekerja pariwisata harus rapid test, Parwata meminta agar itu dipenuhi. Untuk masalah biaya yang ditimbulkan oleh rapid test tersebut diharapkan supaya sepenuhnya menjadi tanggungan pemerintah.
“Soal rapid test, itu mesti gratis. Pemkab Badung harus menanggung biaya rapid test. Toh itu juga untuk keselamatan dan kesehatan warga kita semua,” tegasnya.
Hal senaga juga disampaikan Wakil Ketua DPRD I Wayan Suyasa. Menurutnya kalau rapid test dilakukan secara mandiri maka akan sangat memberatkan para pekerja. Terlebih, biaya rapid test lumayan mahal. “Untuk rapid test pemerintah harus mempersiapkan. Dan itu harus gratis,” timpalnya.
Kembali Parwata menambahkan bagi pekerja bisa datang langsung atau perusahaannya yang mengusulkan ke Dinas Kesehatan Badung untuk dirapid test gratis.
Selain itu pihak desa juga bisa mengusulkan warganya yang akan bekerja untuk dirapid test ke Pemkab. “Kita akan fasilitasi, karena ini untuk kepentingan kita bersama,” tegas Parwata.
Bupati Giri Prasta saat webbinar yang diselenggarakan salah satu saluran televisi beberapa waktu lalu, menyatakan siap memfasilitasi rapid test bagi pekerja pariwisata khusus ber-KTP Badung.
“Kita akan fasilitasi (rapid test untuk pekerja pariwisata). Kita memiliki 53 ribu alat rapid test, kami kira itu mencukupi,”kata Giri Prasta saat menjawab salah satu pertanyaan peserta webbinar.
Kebijakan Bupati Giri Prasta tersebut telah ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata. “Kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Rapid test untuk pekerja pariwisata khusus warga ber-KTP Badung akan dilakukan bertahap,”ungkap Kepala Dinas Pariwisata Badung I Made Badra saat dikonfirmasi, Selasa (30/6).
Dalam edaran Dinas Pariwisata Provinsi Bali rapid test dilakukan secara mandiri oleh karyawan, tapi menurut Badra, hasil rapat terakhir di provinsi, pemerintah daerah diperbolehkan memfasilitasi.
Pendataan pekerja pariwisata yang akan mendapatkan fasilitas rapid test dilakukan melalui Tim Verifikasi yang sebelumnya sudah terbentuk. “Pengusaha pariwisata mendaftarkan karyawannya melalui Tim Verifikasi. Persyaratan utama harus ber-KTP Badung,”imbuhnya. (kbh6)
