BLT dan PHK, Persoalan Paling Banyak Diadukan Masyrakat ke Satgas Bantuan Advokasi Hukum Covid-19 Golkar Bali
Denpasar – kabarbalihits
Antusias dan tanggapan Masyarakat terhadap Satgas Bantuan Advokasi Hukum Covid-19 Partai Golkar Bali sangatlah luar biasa, terbukti belum genap sebulan, Satgas yang dibentuk DPD partai Golkar Bali untuk membantu Masyrakat dalam Konsultasi dan Advokasi terhadap permasalahan Hukum ditengah Pandemi Covid-19 tersebut, telah menerima ratusan pengaduan Masyrakat Persoalan BLT dan PHK paling banyak diadukan oleh Masyrakat. Hal tersebut terungkap seusai Rapat kordinasi dan penyampaian laporan Satgas Tersebut di Kantor DPD Partai Golkar Bali Jalan Surapati Denpasar(1/6).
https://www.youtube.com/watch?v=uiAb2skze4s
Ketua Satgas Bantuan Advokasi Hukum Covid -19 Partai Golkar Bali Wayan Muntra ,menyampaiakan selama tiga Minggu Posko Pengaduan dibuka di kantor DPD Partai Golkar Bali pihaknya menerima ratusan pengaduan Masyrakat dengan bermacam macam persoalan.
Persoalan utama masyarakat diseluruh Kabupaten Kota di Bali yang dialami dan menjadi keluhan adalah tentang Bantuan Langsung Tunai(BLT),”ini menjadi persoalan besar karena Masyrakat yang Benar benar membutuhkan Bantuan dari pemerintah pusat yang dianggarkan melalui APBdes ini,”beber Wayan Muntra
Hal ini tentu membuat Partai Golkar Bali prihatin dan sangat menyayangkan sikap sikap Pimpinan daerah atau pimpinan instansi yang tidak melakukan pembagian BLT secara berkeadilan di masyrakat.
Menurut Wayan Muntra masyrakat sebetulnya sangat berharap ada keadilan dimana masyrakat yang tidak mampu itu dapat tersensus dan terdata dengan baik,”justru ada masyrakat yang mengeluhkan adanya masyrakat mampu dan berkecupan namun mendapatkan BLT bahkan dobel melalui BLT maupun PKH,”beber Politisi yang juga seorang notaris ini, sembari menghimbau masyrakat yang merasa dirugikan dalam penyaluran BLT agar menyampaikan pengaduan ke Posko Bantuan Advokasi Hukum Covid-19 Partai Golkar Bali.
Persoalan PHK menempati peringkat ke dua dalam pengaduan masyrakat”PHK cukup Banyak,kita maklumi ada PHK ditengah Pandemi tetapi proseduer dan tata cara yang dilakukan pengusaha tidak taat dengan perundang undangan ketenagakerjaan” jelas Wayan Muntra.
Dalam persoalan PHK pihaknya sudah menugaskan tim untuk mendampingi masyrakat yang membutuhkan. Restrukturisasi kredit juga cukup banyak pengaduan agar diberikan Advokasi dan Bantuan Hukum,”terkait restrukturisasi sudah diajukan tapi tidak dikabulkan atau sudah dikabulkan tapi tetap dilakukan pelaksanaan sita jaminan,eksekusi maupun lelang ini ada juga,”ungkap Wayan Muntra.
Sekretaris DPD Partai Golkar Bali, Made Dauh Wijana memberi Apresiasi kinerja Satgas Bantuan Advokasi Hukum Covid-19 Partai Golkar Bali telah bekerja dengan Baik dalam memberikan Advokasi Hukum. (kbh6)
