Antrian di SPBU Mulai Normal, Made Wijaya Nilai Kebijakan Ganjil-Genap Perlu Dicabut
Badung – kabarbalihits
Saat ini, kondisi bahan bakar minyak (BBM) hampir di semua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sudah mulai normal. Antrean tak terlihat lagi, dan kebutuhan BBM setiap kendaraan pun tercukupi.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Badung Made Wijaya saat ditemui di ruang kerjanya DPRD Badung, Selasa (20/10/2026). “Kami melihat kondisi BBM secara umum di Bali sudah mulai normal karena antrean sudah tidak terlihat,” ujar politisi Partai Gerindra dari Dapil Kuta Selatan ini.
Pak Yonda sapaan populer Made Wijaya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah terutama kepada Gubernur Bali Wayan Koster yang sudah mengambil langkah-langkah taktis untuk mencari solusi dari kisruh BBM ini. Langkah-langkah yang dilakukan seperti menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi ASN dan pegawai swasta, menerapkan pembelajaran daring bagi kalangan siswa, serta menerapkan kebijakan ganjil-genap untuk kendaraan saat mengisi BBM subsidi.
Selanjutnya, Gubernur pun tak henti-hentinya melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina serta pihak-pihak terkait lainnya. Karena pemerintah pusat melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan stok BBM aman, dipastikan masalahnya di distribusi. “Gubernur pun segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk bisa menggenjot distribusi ini hingga meminta SPBU beroperasi hingga 24 jam,” tegasnya.
Langkah-langkah ini sudah membuahkan hasil dan kini antrean kendaraan sudah tak terlihat lagi di SPBU. Karena itu, Made Wijaya menilai kebijakan ganjil-genap sudah tak perlu lagi diteruskan. “Kami menilai kebijakan ganjil-genap perlu segera dicabut,” tegasnya.
Pertimbangannya, transportasi menjadi sarana vital bagi dunia pariwisata seperti Bali. “Jika biro perjalanan memiliki banyak armada mungkin tak masalah. Yang masalah jika biro perjalanan memiliki satu armada sehingga tak bisa membeli BBM dan gagal menjemput atau mengantar tamu,” tegasnya.
Kebijakan ganjil-genap ini, ungkapnya, juga akan sangat merugikan pelaku usaha yang memerlukan sarana kendaraan seperti ekspedisi, mobil angkut barang dan sebagainya. “Jika tak bisa membeli BBM tentu saja mereka tak bisa bekerja dan pendapatan pun terputus,” ujarnya. (r).
Foto Wakil Ketua II DPRD Badung, I Made Wijaya, SE.
