Pemerataan Akses Pendidikan, Golkar Dorong Moratorium Perguruan Tinggi di Bali Selatan
Denpasar – kabarbalihits
Moratorium pendirian perguruan tinggi (PT) di Bali Selatan diyakini sebagai solusi mewujudkan pemerataan dalam akses pendidikan. Selain itu, moratorium juga menjadi upaya penguatan SDM Bali yang saat ini daya saingnya belum maksimal seperti yang diharapkan. Demikian terungkap saat Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Moratorium Pendirian Perguruan Tinggi di Bali Selatan Dialihkan ke Kabupaten Karangasem dan Jembrana” yang digelar di Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Bali Jalan Surapati Denpasar, Minggu (5/4/2026).
Adapun narasumber dalam FGD, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Gde Sumarjaya Linggih (Demer), Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, Kepala LLDIKTI Wilayah VIII Bali Nusra,Dr. Ir. I Gusti Lanang Bagus Eratodi, S.T., M.T.,Rektor Unud, Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D, Rektor Unwar, Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, M.P.., Wakil Rektor III Institut Seni Indonesia (ISI) Bali Prof. Dr. I Komang Sudirga, S.Sn., M.Hum, Rektor Primakara University, Dr. I Made Artana, S.Kom., M.M serta Moderator, Prof. Dasi Astawa.
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Gde Sumarjaya Linggih, saat membuka FGD mengatakan, pentingnya moratorium dilakukan demi pemerataan dan keadilan, karena masih ada disparitas pendidikan. Temuan dilapangan banyak warga kurang mampu sulit mengakses pendidikan tinggi di Karangasem dan Jembrana, tidak seperti di Badung dan Denpasar yang sangat mudah. Jika lokasi sekolahnya didekatkan tentu mereka bisa mengakses pendidikan dengan baik, dan bisa menekan biaya. Ini juga sekaligus mewujudkan SDM berkualitas.
“Dengan kebijakan moratorium, berarti pemerintah hadir untuk keadilan. Yang dapat insentif politik itu pemerintah, bukan Golkar. Jangan biarkan Bali ini autopilot, bisa lebih rusak lagi dari autopilot,” tegas politisi senior asal Tajun Buleleng ini.
Menurut Demer, memastikan mahasiswa mau kuliah di Karangasem atau Jembrana adalah moratorium perguruan tinggi dan kelas. Jika tidak, meski kampus dibangun di Karangasem misalnya, tetap saja orang akan kuliah di Badung atau Denpasar. “Jangan pikir yang kuliah itu orang Bali saja, ada juga dari NTB dan NTT. Kalau di selatan disetop, yang hidup itu di utara dan timur,” tegasnya.
Rektor Unud, Prof. I Ketut Sudarsana, mengakui ada kesenjangan pembangunan antara Bali Selatan dengan kawasan pesisir, meski pemerintah berusaha meningkatkan aksebilitas antar wilayah. Menurutnya, Bali bisa belajar dari negara maju seperti China atau Jepang bagaimana melihat potensi wilayah dan kampus bisa dikembangkan sesuai potensi. Misalnya Jembrana ada sektor perikanan, bisa mengembangkan prodi pengolahan ikan dan logistik.
“Meski pasarnya dari sisi usia sekolah di Jembrana cuma 7%, tapi potensi yang datang dari barat dan utara, termasuk Jawa Timur bisa menjadi penambahnya,” ungkapnya.
Wabup Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, menyatakan SDM Karangasem siap bersaing. Diakuinya kendalanya ada pada kesempatan pendidikan yang kurang. Sedangkan untuk menempuh pendidikan di Bali Selatan (Denpasar) tentu biayanya tnggi, karena menyangkut biaya hidup serta perumahan.
“Moratorium harus dilaksanakan. Karangasem menuntut agar bisa seperti Bali selatan di bidang pendidikan. Apalagi secara wilayah dan penduduk juga besar. Maaf, kami memaksa untuk Bali Selatan ‘ menuerahkan” untuk Bali Timur, Utara dan Barat,” sebutnya.
Dr. I Gusti Lanang Bagus Eratodi sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Bali-NTB menyatakan, perguruan tinggi dalam bentuk universitas sudah dimoratorium di Bali selatan. Pihaknya menyarankan di Karangasem dibangun akademi atau politeknik, karena hal itu masih diizinkan.
Rektor Universitas Warmadewa, Prof. I Gde Suranaya Pandit, membangun perguruan tinggi dan bisa berkembang sangat terkait dengan keseimbangan jumlah mahasiswa yang masuk dan selesai kuliah. Pergerakan ini membuat PTS swasta bisa bagus, berkembang dan meraih akreditasi unggul. Untuk menuju hal itu ditentukan mahasiswa serta calon mahasiswa.kbh6
