Wamen Ossy Dermawan: MAPPI Garda Integritas Penilaian Tanah Nasional
Jakarta-kabarbalihits
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya peran profesi penilai dalam menjaga kredibilitas sistem pertanahan nasional. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Webinar Nasional yang digelar Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Senin (23/02/2026).
Dalam forum bertema “Problematika & Dinamika Hukum bagi Posisi Strategis Profesi Penilai Indonesia”, Ossy menyampaikan apresiasinya terhadap konsistensi MAPPI dalam menjaga standar dan etika profesi penilai di Indonesia.
“Saya mengapresiasi MAPPI sebagai organisasi profesi yang konsisten menjaga standar, etika, dan kualitas penilai di Indonesia. Peran MAPPI dalam pembinaan, peningkatan kompetensi, serta penguatan integritas profesi sangat penting bagi keberlanjutan sistem penilaian nasional,” ujarnya.
Webinar ini menghadirkan narasumber dari berbagai institusi strategis, mulai dari perwakilan Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hingga akademisi dari Universitas Sebelas Maret (UNS). Kegiatan tersebut diikuti oleh anggota MAPPI dan peserta umum dari berbagai daerah, menunjukkan tingginya perhatian terhadap isu hukum dan tata kelola profesi penilai.
Menurut Ossy, forum ini menjadi ruang penting untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) penilai pertanahan di tengah dinamika regulasi dan tantangan hukum yang terus berkembang.
“Webinar ini merupakan salah satu wujud perhatian MAPPI terhadap peningkatan kapasitas SDM penilai pertanahan. Semoga forum ini menghasilkan rekomendasi konstruktif dan menjadi referensi serta tambahan wawasan bagi kita semua dalam penyempurnaan kebijakan ke depan,” tuturnya.
Dalam paparannya, Wamen ATR/Waka BPN juga menyoroti sejumlah kesalahan yang kerap terjadi dalam praktik penilaian, mulai dari aspek metodologi hingga potensi risiko hukum yang dapat dihadapi penilai. Ia memaparkan strategi penyelesaian dan langkah-langkah mitigasi risiko guna menjaga profesionalisme dan akuntabilitas.
Ia mengingatkan anggota MAPPI agar terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, sehingga setiap kebijakan penilaian memiliki landasan teknis yang kokoh dan dapat diterima secara luas oleh para pemangku kepentingan.
“Kami dari pihak pemerintah, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola penilaian melalui kebijakan, regulasi, dan penguatan sistem yang semakin terintegrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua II Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Wahyu Mahendra, menyambut baik dukungan pemerintah dan menegaskan komitmen organisasinya untuk memperluas kerja sama lintas lembaga. Ia menilai perlindungan profesi penilai bukan hanya demi kepentingan internal profesi, melainkan juga untuk kepentingan publik yang membutuhkan hasil penilaian objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ke depan, MAPPI berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari Kementerian Keuangan, OJK, ATR/BPN, Kejaksaan Agung, DPR RI, maupun akademisi, untuk membangun ekosistem penilaian yang sehat, profesional, dan terlindung secara hukum,” pungkas Wahyu Mahendra.
Webinar ini menjadi momentum penting untuk menegaskan posisi strategis profesi penilai dalam mendukung kebijakan pertanahan dan pembangunan nasional. Dengan penguatan kapasitas, integritas, serta kolaborasi lintas sektor, diharapkan sistem penilaian tanah nasional semakin kredibel, transparan, dan berkeadilan. (r)
