ATR/BPN Percepat Peta Detail Tata Ruang, RDTR Daerah Digenjot Lewat Program ILASPP
Jakarta-kabarbalihits
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) pada Kamis (29/1/2026) di Aula Prona Kementerian ATR/BPN. Rapat ini menitikberatkan pada evaluasi capaian program sepanjang 2025 serta percepatan penyusunan peta skala 1:5.000 sebagai fondasi utama penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi lintas kementerian dan lembaga. Dalam arahannya, Menteri Nusron menegaskan pentingnya percepatan penyediaan peta detail untuk mengejar target penyusunan RDTR nasional.
“Pada tahun 2024, kita baru menyelesaikan peta 1:5.000 untuk Pulau Sulawesi, di mana baru bisa dipergunakan pada pertengahan 2025. Sekarang kita mendengarkan pekerjaan tahun 2025, karena kita dikejar target penyusunan RDTR,” ujar Nusron Wahid.
Menurutnya, peta skala 1:5.000 memiliki peran sangat strategis karena memuat detail spasial hingga batas persil, jaringan jalan, alur sungai, sempadan, serta berbagai bidang lahan lainnya. Data detail tersebut menjadi elemen krusial dalam penyusunan RDTR yang akurat dan operasional.
RDTR sendiri merupakan instrumen penting dalam sistem perizinan berbasis tata ruang. Dokumen ini menjadi dasar penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) hingga proses perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Belum adanya peta 1:5.000 ini yang masih menjadi kendala pemerintah daerah dalam penyusunan RDTR,” tegas Menteri Nusron.
Program ILASPP mulai dijalankan sejak Agustus 2025 setelah perjanjian pinjaman (loan agreement) disahkan oleh World Bank. Program ini dirancang sebagai proyek terintegrasi untuk memperkuat administrasi pertanahan dan perencanaan tata ruang secara nasional.
Pelaksanaannya melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Kementerian Dalam Negeri. Mulai tahun 2026, program ini juga akan melibatkan Kementerian Transmigrasi untuk membantu penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan transmigrasi yang selama ini menjadi tantangan di berbagai wilayah.
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman, dalam rapat tersebut menyampaikan apresiasi atas dukungan ATR/BPN dalam percepatan penyelesaian Hak Pengelolaan (HPL) Program Transmigrasi Tuntas. Ia menilai kolaborasi lintas sektor melalui ILASPP akan memperkuat kepastian hukum dan nilai ekonomi lahan transmigrasi.
Sepanjang 2025, Kementerian Transmigrasi bersama ATR/BPN telah melakukan inventarisasi sekitar 300 hektare lahan transmigrasi. Lahan tersebut kemudian dilakukan valuasi oleh Kementerian Keuangan dengan nilai mendekati Rp3 triliun.
“Oleh karena itu, ketika kami dilibatkan dalam ILASPP ini, tentu kami sangat senang sekali karena nanti ini akan membantu kami dalam menyelesaikan tumpang tindih lahan, dan juga meningkatkan valuasi tanah,” ujar M. Iftitah Sulaiman.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan kementerian/lembaga terkait, seperti Kemendagri, BIG, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Kehutanan.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan menggelar rapat lanjutan guna membahas lebih rinci rencana kerja dan target pelaksanaan ILASPP tahun 2026, termasuk strategi percepatan penyediaan peta detail dan integrasi data spasial nasional. Program ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pertanahan dan tata ruang yang lebih presisi, terintegrasi, dan mendukung iklim investasi.(r)
