December 6, 2024
Daerah

Terima Audiensi Prajuru Pengemong Pura Dalem Tarukan Sibanggede, Parwata : Pemerintah Tetap Hadir Fasilitasi Adat, Agama dan Budaya

Badung-kabarbalihits

Meski kemampuan keuangan daerah terbatas, namun  pemerintah kabupaten Badung tetap hadir untuk memfasilitasi keinginan masyarakat dalam menggelar upacara keagamaan. Hal tersebut terungkap saat Ketua DPRD Badung, Dr. Drs. I Putu Parwata, MK, MM menerima audiensi dari Prajuru Pengemong Pura Dalem Tarukan, Banjar Bantas Kelod, Desa Sibanggede, Abiansemal, Senin (24/1).

Para prajuru juga didampingi anggota DPRD Badung asal Sibanggede, Nyoman Gede Wiradana. Wiradana usai audiensi mengatakan, tujuan audiensi yakni meminta saran kepada Ketua DPRD Badung terkait rencana upacara yadnya yang akan digelar Pengemong Pura Dalem Tarukan pada Purnama tanggal 13 Juli 2022 mendatang. Namun, jika meminta bantuan dana ke pemerintah, upacara tersebut dianggap terlalu mepet lantaran pada bulan Juli baru masuk dalam pembahasan APBD Perubahan 2022.

“Begini, jika kita melakukan usulan, itu kan baru dibahas di Juli. Sedangkan upacaranya bulan Juli. Itukan berkenaan dengan regulasi. Untuk itu kita minta saran ke Ketua DPRD baiknya seperti apa,” jelas Wiradana.

Sementara, Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata mengatakan, adat, agama, dan budaya adalah salah satu program prioritas dalam visi misi Kabupaten Badung. Sebagai wakil rakyat pihaknya, harus berusaha memfasilitasi masyarakat yang ingin melaksanakan yadnya.

“Jadi saya menerima beberapa masyarakat yang ingin melaksanakan adat, agama dan budaya. Yadnya yang akan dibangun masyarakat, maka dari itu kita akan berusaha memfasilitasi,” katanya.

Baca Juga :  Tumbuhkan Rasa Nasionalisme, Pemkab Buleleng Bagikan 1.360 Bendera Merah Putih

Namun, dalam memfasilitasi kegiatan yadnya tersebut kata Parwata ada beberapa kendala, karena keuangan Kabupaten Badung yang belum stabil dan terbatas. Jadi kegiatan harus bisa diatur. “Kita atur kegiatannya, yang mana akan dilakukan misal mendem pedagingan, mapetik, metatah, sehingga keuangan dari yadnya juga bisa diatur. Kita berikan saran itu, sehingga pemerintah tetap hadir namun diatur sesuai kemampuan,” pungkasnya (kbh2)

Related Posts