June 14, 2021
Daerah

Perda Bendega Tak Kunjung Dilaksanakan, HNSI Bali Dorong Dinas Kelautan & Perikanan Proaktif, Harapkan Gubernur Segera Keluarkan Pergub

Denpasar-kabarbalihits

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 tahun 2017 tentang Bendega atau lembaga tradisional yang mengatur soal perikanan dan kelautan di Bali sudah ditetapkan tahun 2017 lalu. Meski demikian sosialisasinya masih sangat kurang. Sehingga implementasinya pun tidak berjalan maksimal. Hal ini pun  menimbulkan “kericuhan” di pesisir antara para Bendega (nelayan) dengan beberapa pihak diantaranya Investor, Desa Adat maupun Krama Subak akibat minimnya pemahaman para pihak.

Konskuensinya pun harus ditanggung Bendega sebagai kaum yang termarjinalkan. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pengampu harus mengeksekusi Perda dengan segera melaksanakan sosialisasi pada masyarakat tanpa harus berkilah belum terbitnya Pergub maupun belum tersedianya anggaran.

Hal tersebut merupakan salah satu pokok bahasan dalam diskusi yang dilaksanakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Bali sebagai lembaga yang mewadahi para krama bendega / nelayan di pesisir Bali, di Warung 63 Jalan Veteran Denpasar, Selasa 8 Juni 2021.

Diskusi menghadirkan Ketua DPD HNSI Provinsi Bali, Ir.I Nengah Manumudhita, MSi, Ketua Komisi II DPRD Bali Ida Gede Komang Kresna Budi serta Kabid Perikanan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, I Ketut Purianta.

Ketua DPD HNSI Provinsi Bali , Ir. I Nengah Manumudhita dihadapan peserta diskusi yang merupakan perwakilan DPC HNSI Se Bali dan krama bendega mengakui, sejak Perda Bendega ditetapkan tahun  2017 telah beberapa kali dilaksanakan pertemuan dengan istansi untuk pembahasan Pergub pada beberapa pasal di Perda tersebut.

“Bahkan di tim sudah pernah dibahas mengenai Pergubnya, Dua tahun lalu. Namun sampai detik ini belum ada eksekusinya, dan belum pernah dianggarkan di OPD terkait ,”ujarnya.

Untuk itu dalam diskusi ini DPD HNSI Provinsi Bali, berinisitif mengundang Ketua Komisi II DPRD Bali dengan maksud agar segera mendorong sebagai fungsi legislasi dan kontroling yang dimiliki, karena Perda Bendega merupakan Perda aspirasi masyarakat yang diproses melalui inisiatif dewan. Sehingga hal ini menjadi sangat penting untuk menghindari persoalan maupun kekisruhan yang terjadi dilapangan yang tentunya merugikan Bendega atau nelayan pesisir.

“Untuk itu  pada hari ini kami mohon Dinas Kelautan dan Perikanan  sebagai Pengampu dalam mengeksekusi Perda ini supaya segera difollow up, termasuk  penganggaran dan lain sebagainya,”harapnya sembari menjelaskan meski Pergub belum diterbitkan pada Perda Bendega, sebenarnya Perda Bendega sudah harus disosialisasikan kepada masyarakat.

“Karena hanya ada satu pasal atau dua pasal yang perlu membuat Pergub, yang lainnya sudah semestinya bisa disosilisasikan. Jadi sebenanrnya tidak ada persoalan untuk mensosialisasikan Perda ini, jadi di Perda itu sudah ada pasal-pasal yang harus disosialisasikan,” tegasnya.

Terlebih kata Manumudhita, HNSI merupakan sebuah ormas yang memiliki aspek legalitas dengan terdaftar pada Kesbangpol Provinsi Bali, namun dengan tidak tersosialisasikannya Perda Bendega mengakibatkan tidak sedikit krama bendega menjadi kaum yang termarjinalkan dengan himpitan kemiskinan yang semakin mengkawatrikan.

“Telah banyak krama bendega di marjinalkan.Contohnya di Serangan nelayan diusir dari tempat menambatkan perahunya sehingga menjadikan mereka sulit hidup. Untuk diketahui di Kuta tempat nelayan direbut sehingga menjadikan nelayan terpinggirkan masih banyak ditempat lain di Bali ini para nelayan mengalami ketidakadilan. Untuk itu Perda Bendega harus disosilaisasikan sehingga nelayan cerdas mengetahui hak dan kewajibannya dan pihak lain menghargai produk hukum berupa Perda Bendega ini sebagai amanat Undang-Undang “bebernya.

Baca Juga :  Wabup Suiasa Ingatkan Penyebaran Covid-19 Rentan Terjadi di Pasar Tradisional

Ketua Komisi II DPRD Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi selain menyatakan begitu banyak permasalahan yang dihadapi kaum Bendega terlebih di masa Pandemi Covid-19 sekarang ini, juga menyatakan kekecewaannya tidak dilakukannya sosialisasi  Perda Bendega meski telah diterbitkan tahun 2017 lalu. Dengan kondisi ini pihaknya berjanji  segera mendorong Pemprov Bali agar segera melaksanakan Perda Bendega.

“Kami dari Komisi II akan segera mendorong agar perda ini dilaksanakan untuk mengakhiri kekisruhan yang ada di masyarakat khususnya di pesisir yang sangat merugikan nelayan,”ujarnya.

Politisi Partai Golkar asal Buleleng ini juga menegaskan akan mendorong Gunernur Bali Wayan Koster untuk menerbitkan Pergub agar Perda  Bendega bisa dilaksanakan mengingat Perda yang dimaksudkan sebagai perlindungan krama Bendega ini terkesan tidak dilaksanakan oleh OPD yang semestinya mensosialisasikannya.

Kabid Perikanan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, I Ketut Purianta disela- sela diskusi berkilah bahwasannya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali telah menindaklanjuti Perda Bendega ini. Bahkan Purianta menyebutkan hingga tanggal 20 November 2020 pengajuan Pergub sudah dilakukan hanya saja  jadwal audensi dari Gubernur Bali Wayan Koster belum diperoleh.

“Sosialisasi Perda maupun penerbitan Pergubnya sudah kami akomodasi dengan  penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Jadi semua kegiatan akomodasi aktif dari teman -teman Kebendegaan itu sudah diformulasi disana,”terangnya. (kbh6)

Related Posts