May 13, 2021
Politik

Sejak Awal Menolak, Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Walk Out Paripurna Pengesahan RUU Ciptaker

Jakarta – kabarbalihits

Fraksi Partai Demokrat secara tegas menolak pengesahan Rancangan Undang-Udang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Cipraker) menjadi UU Ciptaker.

Bahkan Fraksi dengan 54 Kursi di Parlemen tersebut memilih keluar atau Walk Out pada Sidang Paripurna, Senin (5/10) yang mengagendakan pengesahan RUU yang menuai polemik tersebut.  

Sikap tegas Fraksi Partai Demokrat ini juga merupakan komitmen nyata Demokrat “berkoalisi” dengan rakyat.

Hal ini sesuai dengan arahan ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang terus memantau dan mengarahkan sikap Fraksi Partai Demokrat untuk menolak dan Walk Out pada pengesahan RUU Ciptaker.

Paripurna dipaksakan hari ini oleh 5 Partai Pimpinan yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem dan PKB. Sebab sebelumnya pengambilan keputusan terhadap RUU Ciptaker dijadwalkan berlangsung Kamis (8/10).

Penegasan Walk Out Fraksi Partai Demokrat,  Beny K. Harman yang menginterupsi agenda selanjutnya yakni pandangan pemerintah, setelah sebelumnya sembilan Fraksi yang ada di DPR menyampaikan pandangannya secara resmi.

Benny mewakili Fraksinya ingin menyampaikan pandangan lanjutan dari Fraksi Demokrat. Namun permintaan tersebut ditolak Azis Syamsuddin yang memimpin jalannya Sidang Paripurna.

“Satu menit, satu menit, ketua,” kata Benny yang dilansir dari cnnindonesia.com.

“Tidak,” tangkal Azis Syamsuddin. “kita persilahkan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah menyampaikan pandangannya,” lanjut Azis.

“Kalau begitu Demokrat menyatakan Walk Out dan tidak bertanggung jawab”, sambar Benny yang suaranya tiba- tiba tenggelam seperti mikrofonnya terputus.

Setelah menyatakan sikapnya dihadapan Rapat Paripurna, satu persatu anggota Fraksi Partai Demokrat meninggalkan ruangan.

Aksi interupsi diawali oleh anggota Fraksi Partai Demokrat Irwan yang meminta DPR menunda pengambilan keputusan terhadap RUU Ciptaker yang berpotensi merugikan rakyat.

“Kami minta agar ditunda pembahasan pengambilan keputusan. Mengapa ini terburu-buru, rakyat diluar juga bertanya, jangan sampai substansinya UU berpotensi menghilangkan hak rakyat, kerusakan lingkungan, kewenangan kami di daerah dan hak -hak kami rakyat kecil,” ucap Irwan.

Hal senada disampaikan anggota Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin yang meminta agar dilakukan pemungutan suara untuk melanjutkan rapat pengambilan keputusan RUU Ciptaker.

“Kami minta ditunda kalau pimpinan memaksakan ini jadi suatu keputusan tapi tidak terjadi keputusan bulat, kami minta divoting saja,” katanya.

Permintaan tersebut tak disetujui Azis Syamsuddin selaku pimpinan Rapat Paripurna dengan alasan bahwa fraksi-fraksi telah memberikan keputusan secara bulat.

Seperti diketahui komposisi Parlemen dari  dari 7 fraksi, partai yang setuju 82 persen kursi parlemen.

Sementara Fraksi Partai Demokrat hanya 54 kursi dan PKS 50 kursi, sehingga secara total 18 persen menolak keras RUU Ciptaker ini disahkan menjadi UU Ciptaker. (r)

Related Posts