Made Wijaya Minta Pemerintah Evaluasi Kenaikan NJOP Sejumlah Kawasan di Kuta Selatan

Badung – kabarbalihits

Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di sejumlah kawasan Kuta Selatan, Badung, yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil lahan dan harga transaksi di lapangan, dikhawatirkan semakin membebani masyarakat. Bahkan, warga lokal terancam semakin sulit memiliki hunian di tanah kelahirannya sendiri akibat lonjakan nilai tanah yang tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi.

Wakil Ketua II DPRD Badung, I Made Wijaya, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mengevaluasi pemetaan wilayah sebelum menetapkan NJOP untuk tahun 2027. Menurutnya, penyesuaian NJOP harus mempertimbangkan karakteristik dan perkembangan masing-masing kawasan, bukan dilakukan secara merata.

Politisi Partai Gerindra yang populer disapa Yonda itu mengatakan, pesatnya perkembangan pariwisata di Kuta Selatan memang mendorong kenaikan harga properti. Namun, tidak semua wilayah mengalami perkembangan yang sama. Kawasan strategis tidak bisa disamakan dengan permukiman atau wilayah yang pertumbuhannya masih terbatas.

“Saya berharap Pemerintah Kabupaten Badung, terutama pimpinan tertinggi daerah, bisa mendengar aspirasi masyarakat, khususnya di Kuta Selatan. Untuk penetapan NJOP tahun 2027, harapan saya kenaikannya tidak terlalu signifikan,” ungkapnya, Minggu (8/11/2026).

Made Wijaya mengaku kerap menerima keluhan masyarakat terkait transaksi jual beli tanah. Bahkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari kalangan notaris, terdapat kawasan dengan NJOP yang justru lebih tinggi dibandingkan harga transaksi sebenarnya.

Sebagai gambaran, nilai tanah yang sebelumnya berada di kisaran Rp17 juta kini meningkat menjadi Rp50 juta hingga Rp300 juta. Sementara NJOP di kawasan Tanjung Benoa disebut telah mencapai Rp375 juta, padahal harga transaksi jual beli masih berkisar Rp200 juta hingga Rp250 juta.
Lantas Made Wijaya menilai, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap pemetaan NJOP dengan melibatkan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mengetahui perkembangan harga tanah secara langsung.

“Jangan sampai kawasan yang berada di pojok atau masih tertinggal disamakan nilai NJOP-nya dengan kawasan strategis. Kalau memang ada kawasan yang berkembang pesat dan perlu dinaikkan, silakan dikaji, tetapi harus sesuai kondisi di lapangan,” tegas politisi Partai Gerindra asal Tanjung Benoa itu.

Menurutnya, lonjakan nilai tanah yang tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan masyarakat berpotensi mempersempit kesempatan warga lokal memiliki rumah. Terlebih, kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) tidak sebanding dengan peningkatan harga tanah.

“Bagaimana masyarakat yang tidak memiliki warisan, memiliki pekerjaan, dan ingin mempunyai hunian sendiri? Kalau harga tanah terus meningkat, mereka akan semakin sulit membeli lahan di Kuta Selatan,” ujarnya.

Made Wijaya juga khawatir, masyarakat asli Kuta Selatan perlahan hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Warga dengan kemampuan ekonomi terbatas berpotensi semakin bergantung pada rumah kontrakan atau kamar kos, sementara kepemilikan lahan semakin didominasi pemodal.

Karena itu, pihaknya mendorong Pemkab Badung memberikan stimulus atau keringanan pajak bagi masyarakat lokal dalam transaksi jual beli tanah. Beban pajak penjual sebesar 5 persen dan pembeli 2,5 persen dinilai turut menambah berat biaya yang harus ditanggung masyarakat.

“Saatnya masyarakat kita dibantu. Jangan sampai karena kenaikan NJOP yang tidak sesuai dengan kondisi lahan, masyarakat justru semakin sulit memiliki hunian di tanah kelahirannya sendiri,” tukasnya. (kbh6)