DPRD Badung dan Bupati Tandatangani Nota Kesepakatan Tiga Raperda & APBD Tahun Anggaran 2027

Badung – kabarbalihits

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung bersama Bupati Badung melaksanakan pengambilan Keputusan dengan melakukan penandatanganan nota kesepakatan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan satu dokumen penganggaran daerah APBD Tahun Anggaran 2027 di ruang sidang utama Gosana Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Rabu (11/11/2026).

Pengambilan keputusan ini digelar melalui rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua, Anak Agung Ngurah Ketut Nadi Putra, Made Wijaya dan Made Sunarta serta dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Badung.

Pihak eksekutif turut hadir, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal Kabupaten Badung, direksi perusahaan daerah, unsur KPU dan Bawaslu, Camat dan Kades/Lurah se-Badung, serta tenaga ahli dan fraksi DPRD Badung serta undangan lainnya.

Keempat Raperda tersebut meliputi Raperda tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama, Raperda tentang penyertaan modal daerah pada PT. Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara, Raperda tentang pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

“Hari ini kita melaksanakan rapat paripurna pengambilan keputusan dengan melakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati dengan DPRD tentang tiga usulan Ranperda dan satu dokumen penganggaran daerah,” ujar Anom Gumanti kepada awak media usai digelar rapat paripurna.

Anom Gumanti menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 312 ayat 1 sudah disebutkan bahwa selambat-lambatnya 1 bulan atau 30 hari sebelum tahun berakhir, DPRD bersama Bupati harus sudah memutuskan dokumen penganggaran daerah, yaitu APBD Tahun 2027 .

Dikatakan pula sudah sangat jelas dalam aturan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan yang terbaru Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang tata cara penyusunan APBD Tahun 2027.

“Dari hasil pembahasan sampai pada tingkat memberikan persetujuan sekarang, kami sudah melaksanakan proses dan tahapan-tahapannya. Dan juga sudah berjalan dengan baik, tentu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dengan dasar hukum yang kami sampaikan tadi,” ujar Anom Gumanti.

Politisi senior PDI Perjuangan asal Kelurahan Kuta ini berharap, setelah per 1 Januari 2027, APBD 2027 Kabupaten Badung ini sudah bisa diberlakukan, dan sudah barang tentu sebelumnya harus mendapatkan evaluasi dari Gubernur Bali.

Sedangkan untuk tiga Ranperda yakni penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal ke PT Jamkrida Bali Mandara dan Raperda Pencabutan Perda 10 tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan akan mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Bali.

“Semoga dengan APBD 2027 ini, tentu yang sangat kami inginkan adalah mampu memberikan asas manfaat bagi masyarakat Badung,” harap Anom Gumanti.kbh6.