Menteri ATR/BPN Serahkan Persub RTRW Sulut 2025–2044, Nusron: Bicara Tata Ruang Berarti Bicara Masa Depan

Jakarta-kabarbalihits

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan Surat Persetujuan Substansi (Persub) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2044 kepada Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, Kamis (19/02/2025), di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Nusron menegaskan pentingnya RTRW Provinsi sebagai acuan utama dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota. Ia meminta agar seluruh kepala daerah di Sulawesi Utara segera menyelaraskan dokumen tata ruangnya guna mencegah tumpang tindih kebijakan dan penyimpangan pemanfaatan lahan.

“Saya minta Pak Gubernur mengontrol bupati dan wali kota. Pertama, yang belum menyusun RTRW segera susun. Kedua, penyusunannya harus selaras, hanya berbeda skala peta. Ketiga, masukkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) minimal 87%. Alhamdulillah, di Sulut sudah 91,14%, tinggal diturunkan ke kabupaten/kota. Jangan sampai turun,” tegas Nusron.

Ia menambahkan, penyertaan LP2B dalam RTRW sejalan dengan arahan Presiden terkait perlindungan lahan sawah yang harus dipertahankan secara permanen dan tidak boleh dialihfungsikan. Ketentuan nasional menetapkan minimal 87 persen lahan harus dipetakan sebagai LP2B untuk menjamin ketahanan pangan jangka panjang.

Data menunjukkan, dari total 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara, baru tiga daerah yang telah memiliki RTRW. Artinya, masih ada 12 kabupaten/kota yang perlu segera menyusun dan menyesuaikan dokumen tata ruangnya dengan RTRW provinsi yang telah mendapat persetujuan substansi.

“Semoga pertemuan ini bukan yang terakhir karena kita masih harus menindaklanjuti RTRW Kabupaten/Kota. Bicara RTRW berarti kita bicara masa depan,” ujar Nusron.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perbedaan antara RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota terletak pada skala peta yang digunakan. Pada tingkat provinsi, peta disusun dengan skala 1:250.000. Sementara itu, RTRW Kabupaten menggunakan skala 1:50.000 dan RTRW Kota 1:25.000. Adapun perencanaan yang lebih detail dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tingkat kecamatan dengan skala 1:5.000.

Dengan struktur perencanaan yang berjenjang tersebut, pemerintah berharap kebijakan tata ruang dapat berjalan konsisten dari tingkat provinsi hingga kecamatan, sehingga pembangunan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Usai menerima Persub RTRW Sulawesi Utara 2025–2044, Gubernur Yulius Selvanus menyampaikan rasa syukur atas terbitnya dokumen yang telah dipersiapkan sejak 2019 itu. Menurutnya, Persub ini akan segera ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai dasar hukum pelaksanaan pembangunan.

“Harapan pemerintah, DPR, dan masyarakat Sulawesi Utara benar-benar bertumpu pada RTRW ini. Dengan RTRW yang sudah resmi dan tidak berubah-ubah, investor akan semakin yakin untuk masuk. Hari ini kita resmi memiliki RTRW baru, dan ini menjadi dasar pembangunan Sulawesi Utara ke depan,” ujar Yulius.

Dengan terbitnya Persub tersebut, Sulawesi Utara kini memiliki landasan tata ruang yang lebih pasti untuk 20 tahun ke depan. Dokumen ini diharapkan menjadi pijakan kuat dalam mengarahkan investasi, menjaga keseimbangan lingkungan, serta memastikan perlindungan lahan pertanian sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional.(r)