Kementerian ATR/BPN Perkuat Reformasi Birokrasi, Dorong Pelayanan Publik yang Bersih dan Berintegritas
Jakarta-kabarbalihits
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan memberikan apresiasi kepada satuan kerja (Satker) yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam penerapan reformasi birokrasi.
Apresiasi tersebut diberikan kepada Satker yang berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) Tahun 2026 dalam kegiatan yang berlangsung di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen jajaran satuan kerja dalam membangun sistem birokrasi yang akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani menjadi bagian penting dari agenda reformasi birokrasi yang terus didorong oleh Kementerian ATR/BPN. Reformasi tersebut bertujuan untuk memastikan pelayanan pertanahan dan tata ruang dapat berjalan secara transparan, cepat, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
“Capaian ini mencerminkan komitmen kuat jajaran Kementerian ATR/BPN dalam memperbaiki layanan kepada masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Dalam kegiatan tersebut, predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diberikan kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang dinilai berhasil menerapkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Selain itu, predikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) diberikan kepada 31 satuan kerja di lingkungan ATR/BPN. Satker tersebut terdiri dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, serta 29 Kantor Pertanahan di berbagai daerah.
Pemberian penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan ATR/BPN untuk terus meningkatkan integritas, memperkuat tata kelola administrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kementerian ATR/BPN juga menegaskan bahwa keberhasilan sejumlah Satker meraih predikat WBBM dan WTAB menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas.
Ke depan, kementerian akan terus mendorong setiap unit kerja untuk menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi secara konsisten, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan pertanahan.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, Kementerian ATR/BPN berharap pelayanan kepada masyarakat semakin mudah diakses, cepat, dan memberikan kepastian hukum atas tanah. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan birokrasi yang modern, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(r)
