Pimda PKN Bali Nyatakan “Afirmasi Budaya” Sebagai Rangkaian Langkah Strategis untuk Menyelamatkan SDM Bali
Karangasem-kabarbalihits
Ketua Pimpinan Daerah (Pimda) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Bali, I Putu Indra Mandhala Putra, SH., M.Kn menegaskan bahwa afirmasi budaya menjadi program utama mereka dalam upaya penyelamatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bali. Indra menyatakan bahwa program utama ini telah melalui serangkaian penelaahan dan proses pencermatan di masyarakat, termasuk masukan dari kader yang turun ke lapangan selama dan sebelum masa kampanye.
“Sementara banyak pencapaian yang telah kami perjuangkan, seperti pengembalian SMA Bali Mandara sebagai Boarding School dengan sistem beasiswa penuh, pembangunan bandara di Bali Utara, serta kemudahan bersubsidi untuk petani, UMKM, dan peternak, yang paling utama kami perjuangkan adalah pelestarian budaya Bali,” ungkap Indra seusai acara “Simakrama” Nusantara, di Pendopo GPS, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Karangasem, Minggu (14/1/2024).
Menurutnya, budaya Bali adalah pondasi pariwisata di Pulau Dewata dan berkaitan erat dengan SDM. “Jika kita berbicara tentang pelestarian budaya, kita harus memiliki orang yang melaksanakannya. Oleh karena itu, jika PKN menang di Bali, kami akan memperjuangkan beasiswa untuk anak ketiga (Komang) dan anak keempat (Ketut) mulai dari SD hingga kuliah,” tambahnya.
Indra menekankan bahwa upaya ini bukan hanya wacana, tetapi langkah konkret dalam mengatasi tantangan pelestarian adat dan budaya. “Kami bahkan akan memberikan subsidi untuk ibu hamil yang mengandung anak ketiga dan anak keempat sebagai langkah preventif. Ini adalah bentuk perjuangan kami untuk pelestarian adat dan budaya Bali,” jelasnya.
Dalam rencananya, penerima beasiswa tidak hanya diberikan secara cuma-Cuma, karena mereka juga diwajibkan untuk ikut serta dalam pelestarian budaya dan adat istiadat Bali, seperti harus bisa menari bagi anak wanita dan anak laki-laki wajib bisa megambel. “Ini adalah poin penting dari apa yang ingin kami lakukan. Pelestarian adat istiadat dan budaya Bali. Tanpa SDM, kita tidak bisa berbicara tentang pelestarian adat dan budaya Bali,” tegas Indra.
Sementara itu, Sekretaris Pimda PKN Bali, Kadek Cita Ardana Yudi, menyoroti bahwa banyak dana yang masuk ke pemerintah lebih difokuskan pada pembangunan fisik. “Dana PEN sebesar Rp. 1,3 Triliun yang teralokasikan untuk pembangunan fisik perlu dipikirkan mekanismenya agar tidak hanya memberikan dampak fisik, tetapi juga berdampak positif dalam konteks pemeliharaan,” ungkap Cita.
Cita juga menyoroti kebijakan yang dianggap ironis, di mana pembangunan fisik mendominasi dengan mengorbankan subsidi untuk sekolah seperti Bali Mandara. “Bonus demografi hanya bermanfaat jika disertai kualitas. Oleh karena itu, program afirmasi budaya PKN Bali menjadi konsep perjuangan yang holistik untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan,” tutupnya.(kbh2).
