December 9, 2023
Hukum Pendidikan

Bacakan Eksepsi, Terdakwa Sebut Kasus SPI Unud Merupakan Sentimen Pribadi dan Adanya Skenario Penjegalan Ganti Rektor

Denpasar-kabarbalihits

Rektor Universitas Udayana (Unud) non aktif, Prof. I Nyoman Gde Antara sebagai terdakwa pada Sidang Perkara Dugaan Korupsi Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Mahasiswa Baru Seleksi Jalur Mandiri Universitas Udayana Tahun 2018 – 2022 menyebut kasus yang dihadapi bukanlah kasus korupsi, menurutnya lebih ke sentimen pribadi yang datang dari oknum aparat tinggi di Bali. Selain sentimen pribadi juga disebut adanya skenario yang memanfaatkan oknum internal Unud untuk menjegal dan menggantikannya sebagai Rektor.

Hal itu disampaikan pada agenda Eksepsi (pembelaan diri terdakwa) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Denpasar, Selasa (31/10/2023).

Dihadapan Majelis Hakim Agus Akhyudi, terdakwa I Nyoman Gde Antara mengungkapkan penderitaannya sebagai korban ketidakadilan, atas suatu perbuatan yang bukan suatu tindak pidana dan merupakan rekayasa dari oknum-oknum tertentu.

“akan tetapi saya didakwa dan telah ditahan dari tanggal 9 Oktober 2023 hingga saat ini dan saya diadili di persidangan ini,” ucap awal I Nyoman Gde Antara di kursi terdakwa.

Didampingi tim penasihat hukumnya, Hotman Paris Hutapea, disebut Surat Dakwaan JPU tentang Pungli tidak jelas bahkan amburadul, karena baginya JPU dalam surat dakwaannya menguraikan bahwa uang SPI tersebut tidak dipungut secara pribadi oleh dirinya, melainkan dipungut secara resmi oleh Universitas dan menjadi penerimaan resmi untuk negara.

“sehingga sama saja JPU secara tersirat hendak mengatakan bahwa saya tidak menguntungkan diri sendiri dari pungutan SPI tersebut. Akan tetapi dipihak lain secara bertentangan, JPU mendakwa saya dengan pungutan liar (Pasal 12 huruf e UU PTPK) untuk keuntungan pribadi, sehingga surat dakwaan menjadi bertentangan amburadul, tidak cermat dan tidak jelas,” katanya.

Menjadi menarik pada persidangan ini, I Nyoman Gde Antara mengatakan kasus ini menurutnya bukanlah kasus korupsi, karena tidak diuraikan dakwaan adanya kerugian negara baik berupa uang, surat berharga dan barang. Justru kasus ini disebut lebih pada sentimen pribadi.

Dimana selama menjabat sebagai Rektor, terdakwa mengaku sering mendapat tekanan dari berbagai pejabat tinggi dan oknum aparat senior dengan secara lisan atau tertulis, yang meminta seakan memaksakan agar anak dari kolega aparat hukum tersebut diluluskan dan diterima di Unud.

Juga diungkap adanya oknum calon mahasiswa setelah dibantu dan diluluskan sebagai mahasiswa, meminta agar uang SPI digratiskan.

“masih ngeyel lagi dengan meminta agar uang SPI digratiskan atau tidak perlu membayar uang SPI, bahkan oknum tersebut dengan sombongnya berteriak-teriak seolah sudah ada pesan dari aparat hukum senior kenapa masih harus membayar SPI. Inilah salah satu penyebab sakit hati terhadap saya,” ungkapnya.

Selain sentimen dan kemarahan dari para pejabat aparat hukum yang saudara atau anak dari koleganya yang tidak lolos sebagai mahasiswa Unud. Bagi terdakwa, adanya skenario beberapa oknum eksternal Unud kemudian memanfaatkan oknum internal Unud untuk menjegal, menghentikan dan menggantikannya sebagai Rektor yang sah sebelum masa jabatannya selesai pada 2025 nanti.

“dibuatlah semacam skenario yang dimulai dengan menjadikan Rektor sebagai tersangka tindak pidana korupsi sejak 8 maret 2023 yang lalu, kemudian dilakukan penahanan di Lapas Kerobokan sejak 9 oktober 2023. Akibat dari penahanan saya, jabatan Rektor kemudian di Plt kan, tetapi Plt masanya terbatas maka aman diadakan pemiihan Rektor baru di 2024 yang akan datang,” bebernya.

Selanjutnya dibacakan sesuai dengan Permenristek Dikti, penetapan hasil kelulusan SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri merupakan kewenangan Rektor. Pada jalur mandiri dimungkinkannya program Bina Lingkungan yang berasal dari, Putra Putri Dosen dan Pegawai, Mahasiswa 3T Afirmasi, Mahasiswa tidak mampu, Mitra strategis Universitas Udayana, Forkopimda termasuk titipan dari Kajati, Kapolda, Gubernur, Pangdam, Bupati, Walikota dan lainnya.

“sehingga kebijakan tersebut bukanlah pemalsuan administrasi sebagaimana dituduhkan oleh JPU dalam surat dakwaannya tetapi adalah praktik dari program bina lingkungan yanb sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Baca Juga :  Fapet Unud Gelar Penyegaran Case Method dan Metode Pembelajaran OASE

Eksepsi dibaca hingga 16 halaman, dan Terdakwa pun memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan batal demi hukum atau tidak dapat diterima.

“demikianlah eksepsi ini saya sampaikan dengan hormat dalam persidangan ini dengan pengharapan kiranya Majelis hakim, yang mulia mengambil keputusan dalam tahap eksepsi ini dengan adil,” tutupnya. (kbh1)

Related Posts